Fatwa Dua Kiai agar PKB Rekonsiliasi
Metrotvnews.com, Jakarta: Upaya menyatukan kembali dua kubu yang berseteru di tubuh Partai Kebangkitan Bangsa terus dilakukan. Dua kiai pendiri Partai Kebangkitan Bangsa, Kiai Haji Mustofa Bisri dan Kiai Haji Muchid Muzadi mengeluarkan fatwa agar kedua kubu kembali berunding untuk rekonsiliasi.
Surat berisi fatwa rekonsiliasi dari dua deklarator PKB yang tersisa tersebut ditunjukkan Wakil Ketua Dewan Syuro DPP PKB Lili Wahid, belum lama ini.
Mustofa Bisri dan Muchid Muzadi mendasarkan fatwanya tersebut pada keprihatinan para kiai atas perpecahan PKB yang tak kunjung selesai. Dikhawatirkan perpecahan tersebut akan mengakibatkan kaum nahdiyin tersingkir dari peta politik Pndonesia pada 2014.
Selain mengeluarkan surat fatwa, para kiai NU rencananya juga akan menggelar pertemuan untuk membahas lebih lanjut rencana rekonsiliasi duo PKB.
Mungkinkah rekonsiliasi terjadi di tubuh PKB, mengingat perseteruan antara kubu Gus Dur dan kubu Muhaimin Iskandar cukup dalam dan mengakar? Bagi kubu Gus Dur, Muhaimin tak ubahnya pengkhianat yang tidak sulit dimaafkan. Hal ini tergambar dari sikap Yenni Wahid, putri Gus Dur yang tidak berubah sejak PKB mulai dilanda perpecahan hingga Gus Dur menghembuskan nafas.
Dalam musim kampanye pemilu tahun lalu, Yenni menyebut Muhaimin berkhianat karena haus kekuasaan. Pernyataan hampir senada disampaikan Yenni tak lama setelah ayahandanya wafat, beberapa waktu lalu. Ia mengisyaratkan akan tetap berjalan dengan PKB versi Gus Dur. "PKB resmi dan kami PKB yang asli," katanya.(BEY)
KOMENTAR [1]
KIRIM KOMENTAR ANDA
DEKRIT GUSDUR layak untuk diperjuangkan untuk meng-GANYANG REZIM PREDATOR. Beberapa penelusuran dan pengungkapan Skandal yang tidak jelas arah dan tujuannya mencabik-cabik hati nurani rakyat Indonesia. Beberapa Skandal yang mengakibatkan UANG RAKYAT raib di RAMPOK para PROFESIONALIS institusi PEMERINTAHAN abu-abu, antara lain : 1. METROPOLIS SKANDAL PERTAMINA Rp. 700 Triliyun, 2. MEGA SKANDAL BANK CENTURY Rp. 6.7 Triliyun, 3. REKENING LIAR 14 PERWIRA POLRI 4. Dana BLBI 5. DAU Kinerja 100 hari, dibidang hukum, adanya upaya dan terjadi pengexlusifan hukum baik Perdata dan Pidana. Ini adalah bentuk makar terhadap UUD 1945 dan Menentang keinginan rakyat indonesia. Yang di tetapkan dalam TAP-TAP MPR sebagai acuan menjalankan roda pemerintahan. " GANYANG REZIM PREDATOR !!! " SATUKAN KEKUATAN RAKYAT INDONESIA, BULATKAN KEKUATAN PERJUANGAN !!! GALANG PERSATUAN & KESATUAN DISELURUH WILAYAH DAN ELEMEN RAKYAT INDONESIA !!! LANJUTKAN DEKRIT GUDUR !!!"