JPPI: Kurangnya Anggaran Pendidikan Sebabkan UKT Mahal

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (Kornas JPPI), Ubaid Matraji menyatakan dana yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terbilang kecil. Dia pun mengatakan wajar jika biaya UKT menjadi mahal karena tidak ada pembiayaan yang cukup dari pemerintah atau Kemendikbud untuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

"Memang ternyata yang dikelola oleh Kemendikbud itu sangat kecil sekali. Dari dari total Rp665 triliun itu kan sebenarnya yang dikelola oleh Kemendikbud itu hanya 15% yang kalau diangkakan Rp98 triliun. Nah, kalau kita lihat Rp98 triliun dari total APBN semuanya, itu sebenarnya yang dikelola oleh Kemendikbudristek itu cuma 3%. Artinya, sangat jauh sekali dengan apa yang kita harapkan," ungkap Ubaid, Metro TV, Rabu, 19 Juni 2024.
 

Baca: Momen Panas Nadiem Makarim Kena Semprot Anggota DPR saat Rapat

Ubaid menjelaskan bahwa dana pendidikan senilai Rp98 triliun yang dikelola Kemendikbud ternyata hanya Rp38 triliun yang digunakan oleh perguruan tinggi. 

"Rp38 triliun itu sebenarnya kalau dipersentase itu cuma 1%. Padahal, standar UNESCO untuk pendidikan tinggi berkualitas dan mudah diakses oleh masyarakat itu minimal anggarannya itu Rp2 triliun. Sementara dari tadi rincian yang disebutkan itu masih cuman Rp1 triliun. Artinya wajar ketika UKT ini sangat mahal karena tidak ada pembiayaan yang cukup dari Kemendikbud untuk PTN-PTN ini," tutur Ubaid.

 

Komisi X DPR Mengaku Pesimis Melihat Alokasi Dana Pendidikan

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengungkapkan Komisi X pesimis jika melihat politik anggaran dari pemerintah mengenai alokasi Kemendikbud yang turun. Ia berharap adanya desakan publik yang kuat agar anggaran tidak turun.

"Kami sedang fokus hari-hari ini ke sana, tapi jujur saja kita pesimis melihat komitmen politik anggarannya dari pemerintah karena belum-belum Kemendikbud misalnya sudah dalam konteks alokasi pagu indikatif saja malah lebih turun dari Rp98 triliun menjadi Rp83 triliun. Nah, pada konteks itu sekali lagi ini butuh desakan publik yang kuat," ungkap Syaiful.

Komisi X sendiri sudah lama menyuarakan soal alokasi anggaran pendidikan ini. Pembahasan ini pun dinilai tak mudah.

"Tidak mudah untuk punya komitmen yang kuat menyangkut soal pendidikan," ucapnya.