Jokowi Belum Tahu Wacana Subsidi KRL Jabodetabek Jadi Berbasis NIK

Presiden Joko Widodo mengaku tidak tahu menahu terkait rencana penentuan tarif KRL (Kereta Rel Listrik) berdasarkan NIK yang belakangan ramai diperbincangkan di media sosial. Presiden mengaku belum tahu masalah di lapangan seperti apa, karena belum ada rapat mengenai hal itu. 

"Saya enggak tahu, karena belum ada rapat mengenai hal itu," kata Jokowi di Jakarta Timur, Jumat 30 Agustus 2024. 

Kabar subsidi tarif KRL Jabodetabek menjadi berbasis NIK bermula dari pemberitaan yang mengutip data di Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025 dari pemerintah yang diserahkan ke DPR untuk dibahas bersama.
 

Baca: Soal Subsidi KRL Jabodetabek Jadi Berbasis NIK, Menhub: Masih Wacana

Dalam dokumen tersebut ditetapkan anggaran belanja subsidi PSO kereta api yang ditujukan untuk mendukung perbaikan kualitas dan inovasi pelayanan kelas ekonomi bagi angkutan kereta api, termasuk KRL Jabodetabek.

Beberapa perbaikan yang dilakukan salah satunya adalah dengan mengubah sistem pemberian subsidi untuk tahun depan. Hal tersebut sontak saja ramai menjadi perbincangan di media sosial.

Menanggapi pemberitaan tersebut, Menteri Perhubungan Budi Karya menjelaskan bahwa memang sedang dilakukan studi agar semua angkutan umum bersubsidi digunakan oleh orang yang memang sepantasnya mendapatkan subsidi. Namun perubahan ini sifatnya masih wacana.
 
"Kita lagi studi bagaimana semua angkutan umum bersubsidi itu digunakan oleh orang yang memang pantas untuk mendapatkan, bahwa nanti kalau ada (berbasiskan) NIK, ya itu masih wacana, masih studi," ujar Budi Karya.