Polemik Penggunaan Zakat untuk Biayai Makan Bergizi Gratis

Tidak lama setelah program Makan Bergizi Gratis (MBG) diluncurkan pemerintah, muncul sorotan baru. Persoalan ini bermula saat  Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa anggaran Rp71 triliun hanya cukup hingga Juni dan masih membutuhkan Rp420 triliun untuk membiayai hingga Desember dengan jumlah pengguna manfaat lebih dari 80 juta orang.

Persoalan anggaran ini pun memantik Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan Bachtiar Najamudin menyampaikan wacana ke publik. Sultan melontarkan ide penggunaan dana zakat. Menurutnya pemanfaatan dana zakat itu dapat meringankan beban APBN.

"Ada DNA dari negara kita. DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong-royong, kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga. Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan gizi gratis ini," kata Sultan setelah Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang III DPD RI Selasa, 14 Januari 2025.
 

Baca: Baznas Salurkan Bantuan Rp120 Miliar untuk Palestina

Wacana yang disampaikan Ketua DPD itu memunculkan respons yang beragam. Bagi Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Noor Achmad, wacana itu bisa saja diterapkan jika targetnya para fakir miskin. Baznas meminta langkah verifikasi terlebih dahulu untuk yang bukan fakir miskin.

“Ini kan kalau memang sasarannya nanti kepada fakir miskin, ya kita akan lakukan. Artinya bahwa prioritas kita adalah untuk membantu fakir miskin," kata Noor Achmad, Rabu, 15 Januari 2025.

Sementara Kepala Staf Kepresidenan (KSP), AM Putranto menilai tidak tepat penggunaan dana zakat untuk program Makan Bergizi Gratis. KSP memastikan program andalan Pemerintahan Prabowo-Gibran itu memakai APBN secara bertahap.

"Gak ada yang ngambil dari mana? Zakat? Itu (usulan) sangat memalukan itu ya, bukan seperti itu ya kami," ujar Putranto di Gedung KSP, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu, 15 Januari 2025. 

Di sisi lain Ekonom Celios, Nailul Huda mengingatkan sejak awal program Makan Bergizi Gratis penuh risiko, di tengah kondisi penerimaan negara yang terbatas. Jangan sampai keuangan negara tidak cukup kuat untuk mendukung program tersebut dan malah menyebabkan penambahan utang negara.