Capaian 100 Hari Kerja Utusan Khusus Presiden

Selang tiga bulan usai pelantikan, menjadi 100 hari kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran. Dari 100 hari berbagai kebijakan telah diambil dan dijalankan, tak hanya menteri tapi juga utusan khusus presiden (UKP).

Akhir Januari 2025, menjadi tanda 100 hari kinerja jajaran pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, tidak terkecuali barisan utusan khusus presiden. 

Berbagai agenda dilakukan, termasuk pelaksanaan program dan kerja sama luar negeri meski sejumlah polemik dan kontroversi juga terjadi, berupa pengambilan kebijakan, aturan hingga masalah yang dilakukan pejabat di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran.

Tujuh nama ditunjuk masuk menjadi utusan khusus presiden. 

1. Raffi Farid Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.
2. Ahmad Ridha Sabana sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Ekonomi Kreatif dan Digital.
3. Mari Elka Pangestu sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral.
4. Zita Anjani sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata.
5. Muhamad Mardiono sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan.
6. Setiawan Ichlas sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan.
7. Miftah Maulana Habiburrahman sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan.

Baca juga: Harta Kekayaan Raffi Ahmad Tembus Rp1 Triliun

Raffi Ahmad dan Zita Anjani membagikan hasil kinerja mereka selama 100 hari di laman pribadi media sosial mereka. Video pencapaian itu mengklaim berbagai kebijakan yang berhasil dicapai pemerintah. 

Dibentuknya utusan khusus presiden, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurniasyah menilai, keberadaan utusan khusus presiden dipertanyakan karena menjadi beban bagi pemerintah dan keuangan negara. Dari survei Indikator Politik menilai, publik tidak mengenal UKP.

"Ini tentu rumit, selain punya beban bagi pemerintah dan bagi keuangan negara, tentu akan punya beban juga bagi presiden. Karena, kalau presiden tidak memanfaatkan mereka (utusan khusus presiden), baik dalam skala pengambilan keputusan atau apa, maka keberadaan mereka mestinya tidak diperlukan." kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurniasyah.

Sementara dari hasil survei kepuasan publik atas kinerja pemerintah Prabowo-Gibran, mayoritas merasa puas atas kinerja pemerintah. Juru Bicara Kantor Komunikasi  Kepresidenan, Phillip Vermonte menyatakan hasil tersebut menjadi catatan untuk pemerintah menjaga kepercayaan masyarakat. 

"Bagi kabinet dan juga bagi pemerintahan itu kan menjadi catatan, bahwa PR-nya adalah menjaga kepercayaan masyarakat selama pemerintahan berjalan," ungkap Juru Bicara Kantor Komunikasi  Kepresidenan, Phillip Vermonte.