Sejumlah Perubahan Dirasakan K/L Imbas Efisiensi Anggaran

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka masih terus tancap gas menjalankan operasi penghematan di kementerian dan lembaga (K/L). Ada sejumlah perubahan yang dirasakan, baik yang kasat mata maupun menyoal kinerja lembaga.

Kalau Anda melintas di depan kantor-kantor kementerian di Indonesia biasanya ada wajah-wajah pejabat yang menyambut lewat videotron. Termasuk di Kementerian ATR/BPN. 

Untuk saat ini, Anda tidak bisa melihat wajah para pejabat itu di Kementerian ATR/BPN sebab videotronnya dimatikan demi hemat anggaran. Selain itu, hanya satu lift yang dioperasikan untuk akses naik turun para pegawai kementerian. 

Kondisi serupa juga dialami Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Mulai lampu, lift, hingga dana untuk perlindungan saksi dan korban juga dipangkas.

"Sangat berdampak kepada para korban terorisme yang sebagai terlindung dari LPSK, termasuk saya sendiri. Saya sendiri korban bom terorisme JW Marriott 2003," kata Sekjen Yayasan Keluarga Penyintas (YKP), Vivi Normasari, baru-baru ini.
 

Baca juga: DPR Pastikan Efisiensi Tidak Timbulkan PHK Pegawai

Hitung-hitungan Komisi Yudisial (KY) untuk gaji pekerjanya juga hanya cukup hingga Oktober 2025. Menariknya, anggaran untuk Kementerian Pertahanan tidak ikut dipangkas. Begitu juga dengan anggaran kepolisian, meski belakangan anggaran Polri dipangkas tanpa menyentuh gaji dan tunjangan pegawai. 

Ini berbeda dengan Vietnam yang turut menggunting anggaran militer dan polisi dalam rangka berhemat besar-besaran. Vietnam juga merampingkan jumlah kementerian dan lembaganya dari 30 menjadi 22.

Mungkinkah Presiden Prabowo juga akan memangkas jumlah para pembantunya yang mencapai lebih dari 100 orang? Siapa tahu jika lebih ramping, pemerintahan bisa melaju lebih kencang. Pasalnya, masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi seperti janji pemerintah.