Anggaran Kemenkop Disunat, Pengembangan Ekonomi Rakyat Bakal 'Jalan di Tempat'

Jakarta: Sejumlah anggota Komisi VI DPR RI menyuarakan keprihatinan mendalam atas penurunan pagu anggaran Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) untuk tahun 2025.

Anggaran Kemenkop UKM yang ditetapkan sebesar Rp937,166 miliar itu turun 37,44 persen dari tahun sebelumnya. Hal ini memicu pertanyaan tentang komitmen bersama dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan, khususnya koperasi dan UMKM.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki, anggota Komisi VI DPR RI dari berbagai fraksi menyampaikan pendapat dan kekhawatiran mereka.

Anggota Komisi VI DPR Fraksi Partai NasDem Subardi misalnya. Ia menyebut penurunan anggaran ini sebagai anomali dan mendesak agar usulan penambahan anggaran menjadi prioritas utama.

"Ini seharusnya menjadi prioritas agar program-program pemberdayaan koperasi dan UMKM bisa berjalan semestinya. Kalau tidak, yang rugi adalah rakyat," kata dia, dikutip Kamis, 5 September 2024.

Bahkan, ia mengusulkan agar Kemenkop UKM mengajukan penambahan anggaran sebesar Rp650 miliar, seperti yang pernah diajukan sebelumnya atau setidaknya agar anggaran di 2025 sama dengan tahun sebelumnya.

Sementara itu, anggota Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron juga mempertanyakan penurunan anggaran ini. "Ketika ada 65 juta pelaku UMKM bergantung kepada Kemenkop UKM, anggarannya kok malah turun," ketus dia.

Ia menekankan perlunya affirmative budget untuk kepentingan masyarakat, mengingat mayoritas sangat bergantung pada UMKM. Herman meyakini dengan anggaran yang terbatas, pengembangan koperasi dan UMKM di Indonesia tidak akan berjalan secara optimal.

Ia pun mendesak agar hal ini dibicarakan kembali dan ada keputusan politik yang berpihak kepada rakyat, khususnya pelaku UMKM.
 

Baca juga: Jokowi: Pasar Denyut Nadi Perekonomian Masyarakat

 

Berperan penting dalam membina UMKM

Di sisi lain, anggota Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sonny T Danaparamita dan Gde Sumarjaya Linggih dari Fraksi Partai Golkar turut mendukung usulan penambahan anggaran.

Gde Sumarjaya bahkan menyatakan keprihatinannya, mengingat Kemenkop UKM memiliki peran penting dalam pembinaan UMKM di berbagai kementerian dan lembaga.

Adapun, pada RDP ini menyoroti kekhawatiran serius di kalangan anggota Komisi VI DPR RI tentang dampak penurunan anggaran Kemenkop UKM terhadap pengembangan ekonomi kerakyatan.

Mereka mendesak pemerintah untuk mengusulkan penambahan anggaran minimal sama dengan tahun sebelumnya demi kepentingan jutaan pelaku UMKM di Indonesia.