Bahlil Ungkap Alasan Buat Pengecer Jadi Sub Pangkalan Elpiji 3 Kg

Jakarta: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia merespons polemik distribusi Liquified Petroleum Gas (LPG) atau elpiji 3 kilogram (kg) yang ramai dibahas selama sepekan terakhir. Bahlil menegaskan kebijakan pengecer menjadi sub pangkalan harus diambil karena melihat kerugian yang besar dari gas melon bersubsidi.

Bahlil menjelaskan negara telah menyubsidi tiga kebutuhan energi untuk rakyat Indonesia, yakni BBM, listrik, dan gas LPG. Untuk elpiji, dalam satu tahun negara menyubsidi hingga Rp87 triliun. 

"Perintah Presiden Prabowo ke semua orang di kabinet adalah memastikan uang negara satu sen pun harus pasti sampai ke masyarakat. Penggunaannya harus tepat sasaran sampai ke rakyat. Apalagi LPG ini menyangkut hajat hidup orang banyak," kata Bahlil, Jakarta, dilansir pada Sabtu, 8 Februari 2025.

Bahlil menyampaikan saat awal menjabat sebagai menteri, dia mendapat sejumlah laporan dari aparat penegak hukum dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), program subsidi ini rentan terjadi kerugian jika tidak ditata proses distribusi dan harga yang lebih jelas. 

Bahlil menjelaskan dengan subsidi yang diberikan negara sebesar Rp36 ribu, harga gas melon per tabung menjadi Rp12 ribu. Dengan harga awal tersebut, Pertamina membawa gas melon ke agen dengan harga Rp12.750.

Selanjutnya, kata Bahlil, dari agen ke pangkalan, harga pertabung seharusnya maksimal hanya Rp15 ribu. Selama ini, pemerintah bisa memantau langsung proses distribusi dari agen ke pangkalan karena memang terlacak aplikasi, yang artinya sudah tertata dengan baik oleh sistem.

"Nah, dari pangkalan ke pengecer ini yang enggak ada sistem, enggak ada aplikasi yang bisa memantau. Yang terjadi, seharusnya rakyat maksimal membeli satu tabung seharga Rp18 ribu sampai Rp19 ribu. Tapi fakta di lapangan, ada yang beli sampai Rp25 ribu atau Rp30 ribu," kata Bahlil.
 

Baca Juga:  Warga Masih Sulit Temukan Elpiji 3 Kg di Pengecer

Bahlil menjelaskan ada tiga titik celah di mana oknum bisa melakukan cawe-cawe permainan gas LPG. Salah satunya dengan penentuan harga dari pangkalan ke pengecer yang tidak terpantau.

"Jika kita asumsikan loss-nya total ada 25-30 persen, kali Rp87 triliun, itu sama dengan Rp25-Rp26 triliun. Bayangkan. Inilah, dalam rangka implementasi apa yang diarahkan oleh Presiden Prabowo, memastikan yang dikeluarkan pemerintah harus tepat sasaran. Itu niatnya," ujar Bahlil.

Sebelumnya, pemerintah sedang merancang aturan agar status para pengecer bisa diubah menjadi pangkalan. Sehingga, masyarakat bisa mendapatkan harga yang sesuai saat membeli langsung di pangkalan.

Saat meneken aturan itu, Bahlil mengatakan pelarangan dilakukan untuk mencegah permainan harga di level pengecer. Kebijakan tersebut kemudian disempurnakan kembali dengan mengubah status pengecer menjadi sub pangkalan.

Bahlil mengumumkan seluruh pengecer LPG 3 kg di Indonesia sebanyak 375 ribu akan dinaikkan statusnya menjadi sub pangkalan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan distribusi LPG bersubsidi tepat sasaran dan harga tetap terjangkau.