Gegara Polemik Pagar Laut, Pemerintah Evaluasi PSN di PIK 2

Jakarta: Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyebut pemerintah tengah melakukan evaluasi secara periodik terhadap pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Ecowisata Tropical Coastland di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, salah satu PSN di wilayah pesisir utara Tangerang, Banten, juga menjadi salah satu prioritas evaluasi, usai polemik pagar laut dan kepemilikan lahan di laut Tangerang, Banten.

Susiwijono menegaskan, evaluasi periodik telah dilakukan oleh KPPIP dan saat ini sudah pada tahap menyampaikan hasil evaluasi dan meminta kementerian teknis pengusul/pemberi rekomendasi teknis untuk menindaklanjuti hasil evaluasi dengan melakukan evaluasi teknis dan menyampaikan rekomendasi keberlanjutan dan penyelesaian proyek PSN di masing-masing sektor.

"Evaluasi PSN sudah dilakukan dan sedang dimintakan tindak lanjutnya ke seluruh K/L teknis yang menyampaikan usulan/rekomendasi. Untuk PSN Ecowisata Tropical Coastland usulan/rekomendasi teknis dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada saat itu, karena itu sekarang kita sedang mintakan evaluasi teknis dari Kementerian Pariwisata," tutur Susiwijono melalui keterangan tertulis, dikutip Jumat, 24 Januari 2025.
 

Baca juga: SHGB dan SHM di Area Pagar Laut Tangerang Dibatalkan

(Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso. Foto: Medcom.id/Husen)
 

Dia menambahkan, evaluasi terhadap seluruh PSN dilakukan sesuai dengan ketentuan yang mengharuskan dilakukan evaluasi periodik, dan sejalan dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi terhadap PSN.

"Terutama untuk PSN yang capaian tingkat penyelesaiannya masih rendah, kementerian pengusul/pemberi rekomendasi diminta melakukan evaluasi teknis dan rekomendasi keberlanjutannya," tegas Susiwijono.

Evaluasi ini dilakukan terhadap seluruh Proyek PSN, baik yang sudah selesai/sudah beroperasi, akan selesai di 2025, maupun proyek PSN yang akan selesai melewati 2025.

Permintaan evaluasi teknis dan rekomendasi keberlanjutan dimintakan kepada para Menteri dan Gubernur yang mengusulkan atau memberikan rekomendasi teknis seluruh proyek PSN.