Pengawasan Senpi di Polri Jangan Hanya Formalitas

Jakarta: Pengawasan pengunaan senjata api (senpi) bagi personel kepolisian diminta tidak hanya sekedar formalitas. Pasalnya, penembakan yang dilakukan oknum personel Polri jadi sorotan dalam beberapa waktu belakangan.

"Instrumen tes psikologi untuk izin senpi harus dikaji ulang. Apakah sudah tepat sasaran atau belum? Pengawasan berkala juga harus dilakukan secara efektif, bukan formalitas," kata Direktur Eksekutif Indonesia Police Investigation & Control (IPIC), Rangga Afianto, melalui keterangan tertulis, Senin, 2 Desember 2024.

Rangga menyoroti peran penting Biro Psikologi Polri dalam memastikan kelayakan psikologis anggota yang dibekali senpi. Menurutnya, tes psikologi yang digunakan harus disesuaikan dengan kebutuhan tugas.

"Bukan disamakan dengan pengujian untuk keperluan lain, seperti pembinaan sekolah atau jabatan," ungkap dia.
 

Baca juga:  Irwasum Polri Evaluasi Penggunaan Senpi

Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Rano Alfath. Dia menyampaikan pihaknya akan  yang menyatakan bahwa pihaknya akan memanggil Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri serta Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia untuk mengetahui proses pengawasan penggunaan senpi.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menambahkan pentingnya audit reguler penggunaan senpi. Terutama kondisi psikologis anggota Polri yang memegang senpi.

"Kondisi psikologis anggota bisa berubah. Hari ini mereka layak memegang senpi, tapi tahun depan bisa saja tidak. Evaluasi berkala mutlak diperlukan," kata Habiburokhman.

Komisioner Kompolnas Choirul Anam menambahkan, ada beberapa hal yang perlu menjadi fokus dalam evaluasi penggunaan senpi. Di antaranya, waktu dan jenis senpi yang dipegang oleh setiap anggota Polri.  

"Dalam konteks tertentu apakah perlu bawa senjata atau tidak, kalau perlu apakah senjata liitle weapon atau non little weapon, nah itu dilihat secara jelas," kata Choirul Anam.