Jika Ditawarkan, Sritex Tolak Bail Out dari Pemerintah

Sukoharjo: PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex tegas menolak jika pemerintah menggunakan skema bail out atau dana talangan dalam upaya menyelamatkan usaha mereka usai diputus pailit oleh PN Semarang.

Skema bail out diketahui menjadi salah satu opsi yang dapat diambil pemerintah untuk menyelamatkan perusahaan yang diambang kebangkrutan.

Presiden Direktur Sritex, Iwan Kurniawan Lukminto, menegaskan pihaknya akan menolak penyelamatan dengan skema bail out atau dana talangan. Sebab, langkah itu dinilai bukan solusi tepat untuk keselamatan Sritex dan justru akan mengganggu jalannya perusahaan.

"Memang belum ada tawaran. Namun jika pemerintah sampai menggunakan strategi itu, kami akan menolak. Perusahaan kami adalah perusahaan yang berjalan. Kinerja keuangan sudah ada perbaikan, dan kami punya strategi bisnis sendiri guna bisa melanjutkan perputaran opersional perusahaan," kata pria yang akrab disapa Wawan itu menjawab Media Indonesia usai menerima kunjungan kerja spesifik Komisi VII, dilansir Media Indonesia, Jumat, 8 November 2024.

Harapannya dalam menjaga agar perusahaan raksasa yang dikelolanya sekarang ini adalah agar di tengah proses kasasi MA, kurator tidak mamperlambat kerja, dan terus berkoordinasi dengan hakim pengawas.

 

Baca juga: Pemerintah Diminta Tinjau Ulang Regulasi terkait Pailit Sritex

Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay usai berkunjung ke Sritex di Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis (7/11/2024). Foto: dok MI/Widjajadi.
 

Sritex mengalami hambatan

Sritex dalam proses hukum yang sedang berjalan ini cukup mengalami banyak hambatan yang tidak ringan, seperti barang menumpuk dan tidak bisa keluar dan lain-lain. Karena itu, harapan penting yang dinanti adalah MA mengabulkan langkah kasasi mereka dengan menggugurkan putusan pailit PN Niaga Semarang.

Untuk mendukung harapannya itu, Sritex mengajukan sejumlah bukti atau fakta-fakta menguatkan dan memiliki dampak sosial besar yang memggambarkan Sritex bukanlah sekadar perusahaan, tetapi sudah menjadi rumah besar bagi 50 ribu karyawan dan warga sekitar pabrik.

"Jadi harapan kami dengan membawa dampak sosial itu akan bisa membantu MA membatalkan putusan pailit," tegas bos Sritex itu saat menerima 15 anggota Komisi VII DPR EI yang berasal dari delapan fraksi.

Pada saat bersamaan, Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menegaskan, pihaknya akan segera membentuk panitia kerja (Panja) Sritex sebagai langkah sistemik menyelamatkan perusahaan raksasa tekstil Asia Tenggara itu.