Akui Masih Amburadul, Menkeu: Bangun Coretax dengan 8 Miliar Transaksi Bukan Hal Mudah

Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengakui implementasi Coretax, masih belum sempurna. Menurutnya, implementasi sistem perpajakan baru yang digagas Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan itu bukanlah perkara yang mudah, apalagi memiliki lebih dari delapan miliar transaksi.
 
"Kami sekarang berinvestasi di beberapa sistem, seperti Coretax, CEISA. Saya tahu beberapa dari Anda masih mengeluh tentang Coretax. Kami akan terus meningkatkannya. Membangun sistem serumit Coretax dengan lebih dari delapan miliar transaksi tidaklah mudah," ucap Ani, sapaannya, salam acara Mandiri Investment Forum 2025 di Jakarta, dikutip Rabu, 12 Februari 2025.
 
"Namun, ini bukan alasan. Kami akan terus meningkatkannya agar Indonesia memiliki sistem pemungutan pajak yang digital, tetapi juga lebih andal dalam pencatatan dan juga menyediakan fasilitas bagi wajib pajak untuk mematuhi hukum," tambah dia.
 
Lebih lanjut, Ani mengungkapkan Kemenkeu telah menerima arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan penerimaan pajak, terutama dalam menangani kebocoran, penggelapan, hingga penghindaran pajak.
 
Dia menyebutkan, terdapat beberapa area yang akan menjadi fokus utama, termasuk mengintegrasikan pajak, bea cukai, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) menjadi kekuatan bersama.
 
"Wajib pajak akan dapat memiliki data yang konsisten dan akan menciptakan layanan yang jauh lebih baik sehingga tidak akan ada pengulangan data serta biaya kepatuhan," tutur Menkeu.
 

Baca juga: Menkeu Sri Mulyani Akui Masih Ada Tantangan Implementasi Coretax

(Ilustrasi Coretax. Foto: dok Ditjen Pajak)
 

Efisiensi anggaran

 
Terkait belanja yang berkualitas, saat ini kementerian dan lembaga sedang melakukan efisiensi dan efektivitas anggaran. Ani menyebut Presiden Prabowo sudah berulang kali memberikan arahan agar belanja lebih baik, efisien, bersih, dan terarah, terutama dalam melayani kebutuhan rakyat.
 
Di sisi lain, Menkeu juga mendorong pembiayaan yang inovatif untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, baik dalam bentuk kemitraan publik-swasta atau memanfaatkan badan usaha milik negara (BUMN) dengan cara yang jauh lebih baik.
 
"Anda semua tahu betul Presiden Prabowo memiliki cita-cita pertumbuhan ekonomi delapan persen. Dan untuk mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi itu, tidak bisa hanya menggunakan beberapa instrumen. Yang terpenting adalah meningkatkan produktivitas," tegas dia.
 
"Maka, kami akan menggunakan semua kebijakan dan instrumen agar kami mampu terus mendukung pertumbuhan dengan kualitas yang lebih baik, pemerataan, dan terutama dalam mencapai berbagai prioritas dan tujuan nasional kita," tambah Menkeu.
 
APBN, tegas dia, memiliki peran penting untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, sekaligus sebagai shock absorber di tengah ketidakpastian global dan kondisi perekonomian yang bergerak dinamis. Untuk itu, APBN akan terus dikelola dengan baik dan dijaga agar tetap sehat dan berkelanjutan.
 
"Saya selalu katakan APBN itu benar-benar ada dan hadir dalam banyak aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Dan itu adalah sesuatu yang sangat penting bagi kita untuk memastikan bahwa APBN terus sehat dan andal sehingga mereka akan terus memainkan peran yang sangat penting," terang Ani.
 
APBN dapat menjadi instrumen yang efektif mendukung kesejahteraan rakyat melalui tiga cara, yakni meningkatkan penerimaan, belanja yang berkualitas, dan mendorong pembiayaan yang inovatif. "Di sisi penerimaan, Kementerian Keuangan akan terus melakukan reformasi di bidang penerimaan," jelas dia.