Ilustrasi. Foto: Dokumen Kementerian Keuangan
M Ilham Ramadhan Avisena • 3 December 2024 16:34
Jakarta: Target pemerintah untuk mencapai
pertumbuhan ekonomi di angka delapan persen bukan pekerjaan mudah.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti mengatakan, diperlukan kebijakan yang seirama di setiap kementerian/lembaga untuk mendukung pencapaian tersebut.
"Presiden Prabowo menetapkan target pertumbuhan ekonomi delapan persen, agar itu tidak sekadar target, maka diperlukan orkestrasi pemerintahan yang smart untuk menyelesaikan tantangan yang ada," ujar dia dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia bertajuk Estafet Kepemimpinan Baru Menuju Akselerasi Ekonomi, dilansir Media Indonesia, Selasa, 3 Desember 2024.
Dari sisi fiskal, misalnya, pemerintah mesti memperhatikan secara seksama dan menelurkan kebijakan yang mampu mendongkrak daya beli masyarakat. Pasalnya konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama perekonomian nasional dengan porsi sekitar 51 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Ilustrasi. Foto: Medcom.id
Sembari fokus pada daya beli masyarakat, fiskal pemerintah juga didorong untuk bisa mendukung optimalisasi mesin pertumbuhan ekonomi lain seperti investasi, kegiatan ekspor, hingga peranan belanja negara itu sendiri.
Menurut Esther, jika pemerintah terus menerus menggantungkan harapan pertumbuhan ekonomi pada konsumsi rumah tangga, target pertumbuhan delapan persen akan berat untuk diperoleh.
Apalagi beban fiskal dalam beberapa waktu ke depan terindikasi akan semakin berat. Penerimaan pajak yang melemah diiringi dengan beban utang akan menjadi tantangan besar pengambil kebijakan.
"Rasio utang PDB menang masih di bawah 60 persen, tapi ternyata dari kondisi saat ini kita sudah mencapai 38 persen dari PDB. Dari tax revenue yang kecil dan utang meningkat, membuat ruang fiskal makin sempit," ucap Esther.