Rencana Bansos Korban Judol, Legislator Tegaskan Harus Diawasi

Jakarta: Anggota Komisi VIII DPR Hidayat Nur Wahid (HNW) menegaskan rencana pemberian bantuan sosial (bansos) bagi keluarga terdampak pelaku judi online (judol) harus diawasi. Hal itu, agar bansos tersebut tidak digunakan untuk main judol lagi.

"Saya ingin menegaskan bahwa sangat harus pemerintah memastikan. Kalau pun masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) mereka harus dipastikan tidak mempergunakan bantuan sosialnya untuk judi online berikutnya," kata Hidayat di Kantor Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jakarta Selatan, Selasa, 18 Juni 2024.

Selain itu, perlu diawasi juga agar bansos yang diberikan dimanfaatkan untuk membeli barang yang dibutuhkan. Sehingga, membantu kesejahteraan keluarga.

"Banyak di antara mereka malah untuk membeli rokok atau membeli hal-hal yang kemudian tidak membantu ekonomi mereka," ujar Hidayat.

Baca: Fraksi PKS Tolak Bansos bagi Korban Judi Online

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS itu membandingkan langkah dari pemerintah di negara tetangga terhadap pelaku judi online. Selain dari sisi penanganan dampak memberikan bansos, HNW menekankan adanya sanksi hukuman.

"Iya itu harus dikritisi. Di Singapura dan juga di Malaysia, mereka yang menjadi pelaku judi online bukan diberi bansos tapi malah dihukum, didenda maupun juga dihukum kurungan," ujar Hidayat.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan bahwa keluarga korban yang terdampak pelaku judol dapat menerima bansos. Karena keluarga paling dirugikan dari perilaku pemain judol.

"Jadi sekali lagi saya tegaskan korban judi online itu bukan pelaku, siapa korbannya? Korbannya adalah keluarga atau individu terdekat dari para penjudi itu yang dirugikan baik secara material, finansial maupun psikologis dan itulah yang nanti akan kita santuni," kata Muhadjir di Gedung Pusat Dakwah PP Muhamamdiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 17 Juni 2024.