Aliran Uang Pemerasan Penonton DWP Perlu Diungkap ke Publik

Jakarta: Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto menilai aliran uang hasil pemerasan yang dilakukan polisi ke penonton Djakarta Warehouse Project (DWP) asal Malaysia perlu diungkap ke publik. Hal itu dinilai sebagai langkah maju dalam pengusutan kasus tersebut.

"Kalau progresif harusnya bisa diungkapkan. Tetapi itu diskresi kepolisian. Makanya tak cukup PTDH saja, proses pidana harus dilakukan, nanti pengadilan lah yang harus membukanya," kata Bambang, kepada Media Indonesia, Rabu, 1 Januari 2025.

Bambang mengatakan transparansi diperlukan dalam kasus ini. Diharapkan, Polri mau mengungkapnya ke publik sebelum proses pidana di pengadilan.

"Bisa saja. Tetapi itu tergantung institusi Polri sendiri. Tidak ada peraturan yg mewajibkan membuka. Kalau di pengadilan tergantung hakim," ungkap dia.
 

Baca juga:  Polri Benarkan 2 Polisi Dipecat terkait Pemerasan 45 WN Malaysia

Sebelumnya, ada 18 oknum polisi memeras 45 warga Malaysia saat menonton gelaran Internasional Djakarta Warehouse Project (DWP) di Kemayoran, Jakarta Pusat pada 13-15 Desember 2024. Belasan anggota itu dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek Kemayoran. 

Dalam kasus ini, Divisi Propam Mabes Polri menyita barang bukti uang senilai Rp2,5 miliar yang disinyalir merupakan kerugian korban. Uang itu ditampung di sebuah rekening khusus yang telah disiapkan.

Buntut kasus ini, Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto merotasi jabatan baik ditingkat Polsek, Polres, hingga Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya dengan jumlah 34 orang. Mereka dimutasi dalam rangka pemeriksaan.

Teranyar, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga memutasi Kombes Donald Parlaungan Simanjuntak menjadi Analis Kebijakan Madya bidang Pembinaan Masyarakat Nadan Pemeliharaan Keamanan (Binmas Baharkam) Polri. Jabatannya Dirresnarkoba digantikan oleh Kombes Ahmad David.