Pemerintah Berhemat, Kemenkeu: Biar Anggaran Optimal Ciptakan Kesejahteraan

Jakarta: Instruksi Presiden Prabowo Subianto agar belanja negara dihemat hingga Rp306 triliun merupakan upaya optimalisasi anggaran. Itu juga dilakukan demi mendukung program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

"Pengoptimalan anggaran ini juga untuk mendukung program pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Termasuk untuk melaksanakan subsidi dan perlinsos agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan," kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Deni Surjantoro melalui keterangan tertulis, dikutip Jumat, 24 Januari 2025.

Deni menambahkan, instruksi yang diberikan Presiden Prabowo itu juga dalam rangka menjaga pengelolaan APBN agar tetap menerapkan kehati-hatian, disiplin, dan tepat sasaran. Untuk menjaga stabilitas, inklusivitas dan keberlanjutan anggaran, maka belanja negara harus ditingkatkan efisiensinya di semua bidang.

"Dengan mengurangi pemborosan dan mengurangi pengeluaran nonprioritas, kita lebih waspada menghadapi tantangan ke depan yang akan tidak menentu," jelasnya.
 

Baca juga: Presiden Prabowo Instruksikan Negara Berhemat Rp306 Triliun

(Gedung Kemenkeu. Foto: dok Kemenkeu)
 

Identifikasi rencana efisiensi belanja

Adapun saat ini masing-masing pimpinan kementerian/lembaga akan mengidentifikasi rencana efisiensi belanjanya. Setelah diidentifikasi, disampaikan ke mitra komisi masing-masing di DPR untuk mendapat persetujuan revisi anggaran berupa blokir anggaran, lalu diajukan ke Kemenkeu paling lambat 14 Februari.

"Jadi tahapannya harus blokir anggaran dulu baru ditentukan akan dipakai untuk program apa saja. Jadi tidak langsung dipindah anggarannya," tutur Deni.

Dia menerangkan, melalui efisiensi yang diminta Presiden, pemerintah tak perlu melakukan APBN perubahan. Hal itu dinilai sebagai langkah positif karena tak mengubah besaran anggaran yang telah dipagu di dalam APBN. Penghematan itu juga dipastikan akan berlaku dalam satu tahun masa anggaran.