Kapolda Papua Minta Ketua KPU di Daerah Rawan Tentukan Bersama Lokasi TPS

Jakarta: Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri ingin duduk bareng dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Papua, khususnya di daerah-daerah rawan. Diskusi perlu dilakukan untuk menentukan titik-titik tempat pemungutan suara (TPS) yang aman bagi masyarakat saat pencoblosan pada Rabu, 14 Februari 2024.

"Jangan kita paksakan daerah yang sudah rawan kita taruh lagi di daerah rawan karena akan berisiko bagi keselamatan petugas baik aparat keamanan maupun petugas KPPS (kelompok penyelenggara pemungutan suara)," kata Kapolda dalam keterangan tertulis, Rabu, 24 Januari 2024.

Sebelumnya, Mathius memaparkan ada 12 kabupaten di Papua yang masuk kategori rawan konflik Pemilu 2024. Ke-12 kabupaten itu ialah Intan Jaya, Dogiyai, Deiyai, Puncak, Nduga, Lanny Jaya, Puncak Jaya, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Jayawijaya, Tolikara, dan Yalimo.

Mathius menyebut Polda Papua akan mengantisipasi agar apa yang terjadi saat Pilkada sebelumnya tidak berulang pada Pemilu 2024. Kemudian, dia mengimbau perlunya mengurangi penggunaan sistem noken.

"Karena sistem ini dianggap sebagai pemicu terjadinya konflik yang berpotensi menimbulkan korban jiwa," kata Mathius dalam keterangan tertulis.
 

Baca juga:  8.617 Polisi Dikerahkan Amankan Pemilu di Papua

Mathius mengatakan dalam sistem noken, para pelaku politik dapat merebut suara yang tersisa. Dia mengharapkan hal ini bisa menjadi perhatian serius bagi keamanan dan keselamatan masyarakat.

"Karena mereka merebut sisa suara para pelaku politik ini," ujar jenderal bintang dua itu.

Terakhir, dia meminta pemerintah daerah setempat bersama Komisioner KPU dan Bawaslu untuk dapat mengontrol Daftar Pemilih Tetap. Pemilihan Umum serentak ini digelar pada Rabu, 14 Februari 2024.

"Kalau bisa pemilu dilakukan one man one vote atau satu orang satu suara," ucap Mathius.