Pemerintah Didorong Buat Gebrakan Pecut Literasi-Inklusi Keuangan Masyarakat

Jakarta: Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong pemerintah serius untuk membuat gebrakan dalam meningkatkan tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Hal ini menjadi urgensi serius bagi pemerintah mengingat banyak sekali kejadian terkait permasalahan-permasalahan keuangan yang langsung dialami masyarakat, seperti terjebak pinjaman online (pinjol) ilegal hingga investasi bodong.

"Kalau ditelisik lebih jauh, penyebabnya adalah karena minimnya pengetahuan publik, dalam hal ini adalah minimnya literasi keuangan di Indonesia pada publik kita," ungkap Rerie, sapaan akrab Lestari, dalam Forum Diskusi Denpasar 12 yang disiarkan secara daring, Rabu, 15 Januari 2025.

Literasi dan inklusi keuangan lanjut Rerie, merupakan sebuah keterampilan yang dibutuhkan untuk bisa memberdayakan masyarakat. Terutama adalah masyarakat rentan, termasuk masyarakat yang kurang terlayani terhadap akses keuangan.

Dalam hal ini, Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, mengapresiasi langkah dan upaya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang sudah menyusun Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) pada 2021 silam.

Dengan mengacu pada beberapa kebijakan, SNLKI kemudian disusun menjadi sebuah peta jalan atau Roadmap SNLKI 2021-2025, yang memuat berbagai program strategi keuangan untuk dapat dijalankan secara berkesinambungan.

Adapun, dalam roadmap tersebut telah disusun program strategis dengan sasaran prioritas yang diharapkan dapat meningkatkan literasi keuangan masyarakat baik secara konvensional maupun syariah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui inklusi keuangan yang ditargetkan sebesar 90 persen.
 

Baca juga: 3 Kebijakan Strategis OJK Sokong Pembiayaan Sektor Perumahan

(Ilustrasi. Foto: Medcom.id)
 

Dorong pemerataan akses layanan keuangan

Rerie menegaskan, peningkatan literasi dan inklusi keuangan harus menjadi sebuah prioritas dalam pembangunan nasional untuk mendorong pemerataan akses layanan keuangan Indonesia.

"Kalau kita bandingkan dengan beberapa negara-negara terdekat atau negara-negara tetangga di sekitar kita, tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia ini masih tergolong rendah," tutur dia.

"Bahkan jika dibandingkan dengan negara tetangga, data yang kita dapatkan menunjukkan posisi kita jelas-jelas memerlukan sebuah gebrakan dan terobosan dari pemerintah khususnya serta ekosistem untuk bisa membawa masyarakat Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi," sambung Rerie.

Diketahui, berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dipublikasikan OJK pada awal Agustus 2024, indeks literasi keuangan penduduk Indonesia sebesar 65,4 persen. Sementara indeks inklusi keuangan sebesar 75,02 persen.

Pada hasil SNLIK 2022, indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia hanya sebesar 49,68 persen. Sedangkan indeks inklusi keuangan pada survei saat itu mencapai 85,10 persen.

Di sisi lain, Malaysia memiliki indeks inklusi keuangan sebesar 88,37 persen, kemudian Singapura memiliki indeks inklusi keuangan 97,55 persen, dan Thailand memiliki indeks inklusi keuangan 95,58 persen.

"Saya yakin sekali para narasumber (dalam Forum Diskusi Denpasar 12) bisa memberikan lebih banyak pencerahan kepada kita semua yang kemudian menjadi cita-kita kita dapat terwujud, dan tentunya masyarakat adil, makmur, sejahtera, yang memiliki kemampuan literasi keuangan sebagaimana yang seharusnya," kata Rerie.