Presiden Prabowo Tegaskan Sektor Pertahanan Suatu Negara Merupakan Hal Vital

Jakarta: Presiden Prabowo Subianto menegaskan masalah pertahanan suatu negara merupakan hal yang vital. Hal itu disampaikannya saat memimpin Sidang Perdana Dewan Pertahanan Nasional (DPN).

"Bahkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita, Undang-Undang Dasar 1945 tujuan nasional pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Asas pertama adalah asas perlindungan, artinya asas pertahanan," ujar Prabowo dalam sambutannya, di Ruang Garuda, Istana Kepresidenan Bogor, Jumat, 7 Februari 2025.

Melalui sidang perdana tersebut, Kepala Negara mengatakan pembentukan DPN merupakan amanah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Namun, baru saat ini berhasil direalisasikan.

"Khususnya Pasal 15 tentang pembentukan Dewan Pertahanan Nasional. Tapi baru kita wujudkan tahun 2024. Berarti baru 22 tahun sesudah undang-undang disahkan kita sekarang memiliki Dewan Pertahanan Nasional sesuai perintah undang-undang, sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002," kata Prabowo.
 

Baca juga:  Presiden Bangga Dewan Pertahanan Nasional Terbentuk setelah 22 Tahun

Diketahui, Prabowo memimpin Sidang Perdana DPN di Istana Kepresidenan Bogor. Tampak sejumlah anggota kabinet terkait hadir dalam rapat siang ini.

Di antaranya Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Meteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indra Wijaya.

Kemudian hadir dalam sidang, yakni Penasihat Khusus Presiden urusan Pertahanan Nasional Dudung Abdurachman, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala BIN Herindra, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI M. Tonny Harjono, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak, dan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali.