RPJMN 2025-2029 Dorong Kemandirian Ekonomi Daerah

Jakarta: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 mendorong perkembangan dan kemandirian ekonomi. Itu ditujukan agar tiap daerah di Indonesia dapat berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional.
 
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy menuturkan, selama ini mayoritas daerah di Indonesia memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Ketergantungan itu menurutnya perlu untuk dikurangi.
 
"Untuk itu strategi penguatan keuangan daerah perlu didorong melalui peningkatan potensi pendapatan daerah, perluasan pendanaan alternatif, dan mendorong belanja lebih produktif. Strategi penguatan tersebut harus dikawal di tingkat nasional dan daerah," kata Rachmat pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) dalam Rangka Pelaksanaan RPJMN 2025-2029, Senin, 30 Desember 2024.
 
"Oleh sebab itu RPJMN telah menetapkan sasaran pertumbuhan ekonomi di tiap provinsi yang menjadi acuan kepala daerah untuk dikawal pencapaiannya," lanjut Rachmat.


(Ilustrasi. Foto: dok Kemenkeu)
 
Dari paparannya, kontribusi daerah dibagi menjadi dua kawasan, yakni kawasan Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Dalam RPJMN 2025-2029 daerah di kawasan Indonesia Barat diharapkan mampu mencapai angka pertumbuhan ekonomi hingga 7,7 persen, sementara kawasan Indonesia Timur diharapkan mampu tumbuh 8,8 persen.
 
Hal itu diperlukan agar target pertumbuhan ekonomi nasional delapan persen dapat terealisasi secara bertahap. Penguatan belanja pemerintah daerah disebut menjadi salah satu strategi penting yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah.
 
"Pemda harus menyelaraskan pembangunan jangka menengah dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional. Kementerian PPN/Bappenas secara proaktif mendampingi K/L dan pemda untuk memastikan program tersebut tepat sasaran," kata Rachmat.
 

Baca juga: Ekonomi Meroket 4× Lipat, IMF Puji Indonesia

 

Perputaran uang lewat Makan Bergizi Gratis

 
Sementara itu, saat memberikan arahan dalam Musrenbangnas tersebut, Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pemerintah pusat selama ini telah memberikan dukungan melalui TKD, salah satunya dalam bentuk Dana Desa.
 
Dia menilai Dana Desa yang selama ini diberikan boleh jadi tak mencukupi kebutuhan pembangunan daerah di lingkup terkecil. Namun Kepala Negara meyakini nantinya daerah akan mendapatkan perputaran uang berkali-kali lipat dari program yang dijalankan pemerintah pusat seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).
 
"Dana Desa adalah sekarang Rp1 miliar satu tahun. Benar ya? Dengan program makan bergizi, itu nanti uang yang beredar di desa mungkin akan naik lima, enam, tujuh kali (Jadi) kita akan tambah, tetapi melalui mekanisme yang kita yakin harus sampai ke sasaran," kata Prabowo.
 
Program Makan Bergizi Gratis telah menjadi salah satu proyek strategis nasional. Dari hitungan Bappenas, pelaksanaan program tersebut akan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi hingga 0,86 persen di tahun pertama RPJMN 2025-2029.
 
Program tersebut juga dinyatakan bakal mendorong permintaan baru. Pada akhirnya, berdasarkan kalkulasi pemerintah, program Makan Bergizi Gratis akan menumbuhkan desa swasembada pangan, energi, dan air. Dus, itu sekaligus akan mendorong ekonomi lokal, atau pemerintahan daerah dari lingkup desa hingga provinsi.
 
Karenanya, Prabowo juga mengharapkan dukungan kepala daerah untuk ikut menyukseskan agenda besar dan program pemerintah pusat. Dengan begitu, Kepala Negara meyakini tujuan pembangunan yang digagas di dalam pemerintahannya dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.
 
"Para gubernur, saudara-saudara pemimpin yang paling dekat dengan rakyat. Saudara-saudara yang paling dekat, para bupati yang paling dekat, yang paling tahu masalah. Insyallah dengan kita ngelola dengan baik, penghasilan untuk negara akan baik," kata dia.