Profil Hasjim Djalal, Ahli Hukum Laut yang Berperan Penting dalam Terbentuknya UNCLOS

Jakarta: Hasjim Djalal adalah seorang diplomat senior dan pakar hukum laut Indonesia yang diakui secara internasional. Ia lahir pada 10 Februari 1934 di Ampang Gadang, Sumatra Barat. 
 

Baca: Diplomat Senior Prof Dr Hasjim Djalal Tutup Usia.

Hasjim dikenal karena kontribusinya yang signifikan dalam bidang hukum laut, khususnya terkait dengan upaya Indonesia dalam mengamankan konsep Negara Kepulauan (Archipelagic State) dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut (United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS) 1982.

Pendidikan dan karier diplomasi

Ayah dari mantan Wakil Menlu RI Dino Patti Djalal ini meraih gelar sarjana hukum dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta. Ia kemudian melanjutkan pendidikan di University of Virginia di Amerika Serikat dan memperoleh gelar Master of Laws (LL.M.).

Selama kariernya, diplomat senior ini aktif mewakili Indonesia dalam berbagai forum internasional, terutama dalam negosiasi mengenai perbatasan maritim dan isu-isu hukum laut.

Sebagai seorang diplomat, Hashim pernah menjabat sebagai:

• Duta Besar Indonesia untuk PBB (1981-1983)
• Duta Besar Indonesia untuk Kanada (1983–1985).
• Duta Besar Indonesia untuk Jerman (1990-1993)
• Delegasi tetap Indonesia dalam berbagai pertemuan PBB terkait isu maritim,
• Penasihat utama dalam masalah maritim dan hukum laut bagi pemerintah Indonesia.

Peran dalam UNCLOS

Hashim Djalal merupakan tokoh kunci dalam perjuangan Indonesia memperkenalkan dan mempertahankan konsep Negara Kepulauan di forum internasional. Konsep ini menjadi dasar bagi Indonesia untuk mengklaim wilayah perairan antara pulau-pulau sebagai bagian integral dari kedaulatan nasional.

Bersama Mochtar Kusumaatmadja, yang menjabat sebagai menteri luar negeri dan menteri hukum di era Soeharto, Hasjim berada di balik ratifikasi Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) pada tahun 1982 yang mendapatkan pengakuan atas kepentingan Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Juanda tahun 1957.

Perjuangan ini memberikan landasan hukum internasional untuk kedaulatan maritim Indonesia. Konvensi hukum laut ini pada akhirnya disahkan PBB pada 10 Desember 1982.

Sebelum deklarasi tersebut Laut Sulawesi, Laut Halmahera, dan Laut Sunda belum dianggap sebagai wilayah Indonesia. Deklarasi tersebut menyatakan bahwa batas maritim negara akan ditarik dari garis dasar lurus yang menghubungkan titik-titik terluar pulau-pulau terluar negara tersebut.

Hasjim menyediakan tempat yang sangat baik untuk memahami pentingnya Deklarasi Juanda dan UNCLOS. Meskipun konsep nasional Indonesia sebagai negara kepulauan, awalnya tidak diakui berdasarkan hukum internasional, konsep tersebut telah menjadi bagian integral dari UNCLOS.

Konvensi tersebut mengintegrasikan pengakuan wilayah daratan dan perairan Indonesia, sehingga wilayah kedaulatan dan yurisdiksi maritim negara tersebut berubah dari 2 juta kilometer persegi menjadi 5,8 juta kilometer persegi.

Penghargaan dan warisan

Atas kontribusinya yang luar biasa dalam bidang hukum laut dan diplomasi internasional, Hasjim Djalal menerima berbagai penghargaan, baik dari dalam maupun luar negeri. Ia juga sering diundang sebagai pembicara di berbagai konferensi internasional mengenai hukum laut dan keamanan maritim.

Tidak hanya itu, sebagai diplomat senior, Hasjim juga dikenal sebagai mentor bagi banyak diplomat muda Indonesia, dan karyanya terus menjadi rujukan dalam studi hukum laut serta hubungan internasional.

Hasjim Djalal wafat pada 12 Januari 2023 di Jakarta pada usia 90 tahun, meninggalkan warisan besar dalam dunia diplomasi dan hukum laut Indonesia.