Bikin Rugi Masyarakat, Pertamina Bakal Tindak SPBU-SPBU Nakal

Jakarta: Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri mengungkapkan bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan aparat hukum untuk menindak SPBU 'nakal' yang merugikan masyarakat.

"Kita banyak juga mendapat apresiasi, banyak juga mendapat dukungan dan banyak juga laporan-laporan yang masuk terhadap beberapa praktek-praktek SPBU yang nakal yang nanti akan kita kerja sama dengan aparat hukum untuk kita bersihkan dan jangan sampai rakyat yang dirugikan," ucap Simon saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI dilansir Rabu, 12 Maret 2025.

Selain itu untuk proses penegakan hukum yang sedang berjalan saat ini terkait dengan dugaan pertamax oplosan, Pertamina akan fokus pada empat hal yaitu untuk keberlanjutan bisnis dan usaha, Pertamina dengan cepat langsung melakukan perubahan kepemimpinan sementara untuk penunjukkan pejabat sekaligus membuat contingency plan pada pola supply.

"Yang berikut kami juga memastikan kerjasama dengan Lemigas Independent Surveyor dari kurang lebih 7.842 SPBU seluruh Indonesia per hari ini sudah kurang lebih 30 persen yang kami uji sampel sebanyak 2.457. Nanti hasilnya akan kami update terus ke masyarakat dan kami juga mengundang keterlibatan masyarakat apabila ingin ikut serta pada saat uji sampel di lapangan," ungkap dia.
 

Baca juga:  Komisi VI Desak Pertamina Benahi Tata Kelola dan Tingkatkan Transparansi Pengadaan

(Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri. Foto: Dok istimewa)

Perkuat pengawasan internal

Kemudian, untuk evaluasi tata kelola dan improvement Pertamina telah melakukan audit internal pengawalan tata kelola memastikan perbaikan berkelanjutan.

"Ini PR yang kami akan terus lakukan tentunya akan kami update terus kepada masyarakat kepada Komisi VI supaya dapat membantu kami juga mengawal. Karena sekali lagi tugas dan tantangan ke depan tidak mudah, banyak sekali tantangan tapi kami yakin dengan dukungan dan dorongan semangat dari Komisi VI, masyarakat Indonesia kita dapat melalui ini semua dengan baik," bebernya.

Selain itu, Simon menegaskan dirinya akan selalu mengingat pesan dari Presiden RI, Prabowo Subianto Good Governance dan Clean Government adalah faktor yang mendorong Prosperous Nation.

"Jadi dua hal itu akan kita pegang terus kondisi kami saat ini, izinkan kami berbenah izinkan kami melakukan semangat zero tolerance terhadap korupsi, tidak hanya korupsi tapi juga suap terhadap internal Pertamina," ungkap dia.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade meminta Pertamina harus menerapkan Good Corporate Governance. Ia mengingatkan jangan sampai apapun strategi Pertamina untuk menarik kembali konsumen jangan sampai merugikan Pertamina.