Ini Penyebab Penerimaan Pajak Indonesia Jeblok di Awal Tahun

Jakarta: Analis komunikasi politik Hendri Satrio menyoroti penurunan penerimaan pajak yang terjadi di awal tahun ini. Pemerintah dinilai perlu segera mengambil langkah komunikasi yang baik dan transparan dengan masyarakat terkait kondisi ini, sembari menjelaskan program-program ekonomi yang dapat menjadi solusi.

"Komunikasi yang baik dan transparan dari pemerintah kepada masyarakat tentang program ekonomi, termasuk insentif-insentif bagi UMKM, perlu segera dilaksanakan," ungkap Hensa Minggu, 16 Maret 2025.

Hensa menilai, penurunan penerimaan pajak tidak boleh hanya dilihat sebagai cerminan kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) semata. Lebih dari itu, kondisi ini bisa menjadi gambaran dari kinerja ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

"Penurunan pajak mungkin baik jika tidak semata-mata dilihat sebagai akibat dari kinerja DJP, tetapi juga sebagai cermin dari dinamika ekonomi yang dihadapi masyarakat," tambah dia.

Ia menguraikan beberapa kemungkinan penyebab penurunan penerimaan pajak. Pertama, karena adanya penurunan kegiatan usaha. Ketika ekonomi melambat, perusahaan kerap menghadapi penurunan penjualan dan laba.

Hal ini tidak hanya mengurangi penerimaan pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh) Badan, tetapi juga berpotensi memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Kedua, meningkatnya tekanan pada konsumen. Pelemahan daya beli akibat inflasi, pengangguran, atau ketidakpastian ekonomi dapat menekan konsumsi masyarakat.

"Kondisi ini tidak hanya menurunkan penerimaan pajak seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), tetapi juga memperburuk kondisi sosial karena masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan pokok," jelas Hensa.
 

Baca juga: Kinerja APBN Terjun Bebas

(Ilustrasi penghitungan APBN. Foto: dok MI)
 

Fokus pemulihan ekonomi

Untuk mengatasi hal ini, Hensa menyarankan agar pemerintah tidak hanya mengandalkan intensifikasi pajak, yang justru bisa menjadi beban tambahan di tengah ekonomi yang sulit.

Ia mendorong pendekatan jangka pendek dan menengah yang berfokus pada kebijakan pemulihan ekonomi.

"Pemerintah dapat memberikan insentif fiskal bagi sektor usaha yang berpotensi mendorong pemulihan, mempercepat belanja infrastruktur untuk menciptakan lapangan kerja, serta mendukung UMKM melalui kemudahan akses permodalan dan pasar," papar dia.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya investasi pada pelatihan tenaga kerja dan pengembangan sektor berbasis ekspor. Langkah ini, yakin Hensa, bisa memperluas basis pajak secara alami.

"Dengan aktivitas ekonomi yang lebih kuat, penerimaan pajak berpotensi meningkat tanpa harus membebani dunia usaha dan masyarakat dengan tarif pajak yang lebih tinggi," jelas Hensa.