Jelang Pergantian, Posisi KSAL Sedot Perhatian

Jakarta: Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Madya M Ali pensiun April 2025. Figur yang menggantikan M Ali dinilai mendapat perhatian dari khalayak ramai, mengingat posisi tersebut sangat strategis karena menyangkut keamanan di ranah maritim.

“Pergantian KSAL menjadi perhatian utama mengingat peran krusial TNI AL dalam menjaga kedaulatan maritim Indonesia, terutama di tengah meningkatnya tantangan keamanan di perairan nusantara," kata pengamat politik Universitas Islam Syekh Yusuf, Adib Miftahul, saat dikonfirmasi, Minggu, 2 Februari 2025.

Menurut dia, saat ini ada 2 perwira tinggi TNI AL sebagai kandidat kuat pengganti M Ali. Keduanya berpangkat bintang tiga atau Laksamana Madya, yakni Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (Wakasal) Laksdya TNI Erwin S. Aldedharma dan Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksdya TNI Irvansyah.

Keduanya disebut memiliki rekam jejak yang kuat dalam kepemimpinan dan strategi pertahanan maritim. Apalagi, mereka tengah menjabat posisi strategis.
 

Baca: Dua Kapal Perang Buatan Italia Siap Perkuat Alutsista TNI AL

Menurutnya, sebagai orang nomor dua di TNI AL, Erwin memiliki pengalaman luas dalam operasional dan strategis di tubuh Angkatan Laut. Kedekatannya dengan lingkungan internal TNI AL serta rekam jejak kepemimpinannya menjadikannya salah satu kandidat kuat.

Di sisi lain, Laksdya TNI Irvansyah yang kini menjabat sebagai Kepala Bakamla juga memiliki peluang besar. Dengan latar belakang sebagai mantan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I, Irvansyah memiliki pengalaman luas dalam operasi pertahanan maritim, termasuk penegakan hukum di perairan Indonesia melalui Bakamla. 

“Perannya dalam memperkuat pengawasan laut serta koordinasi lintas lembaga menjadikannya figur yang diperhitungkan,” tegas Adib. 

Adib menambahkan persaingan kedua perwira tinggi ini menarik perhatian karena masing-masing memiliki keunggulan. Penunjukan Kasal baru nantinya akan sangat bergantung pada keputusan Presiden Prabowo Subianto atas usulan dari Komisi I DPR RI.

“Presiden diperkirakan mempertimbangkan aspek profesionalisme, pengalaman tempur, serta visi strategis dalam membangun kekuatan maritim Indonesia,” tutup Adib yang juga Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN).