Ilustrasi pagar laut. Metrotvnews.com/Yurike
Fachri Audhia Hafiez • 22 January 2025 22:42
Jakarta: Polemik pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten, diyakini tak terkait dengan Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi). Sebab, pagar laut yang ditemukan tidak hanya di satu tempat.
"Pagar laut tidak hanya ditemukan di kawasan PSN (program strategis nasional) Tangerang. Namun juga di daerah lain yang kawasannya tidak masuk dalam PSN seperti pagar laut di Bekasi dan Surabaya," kata pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi, melalui keterangan tertulis, Rabu, 22 Januari 2025.
Haidar mengatakan bahwa pagar laut sepanjang 30,16 kilometer tersebut tidak berkaitan dengan PSN yang ditetapkan era Jokowi. "Yang disetujui Jokowi bukan pagar laut tapi PSN Kawasan Ekowisata Tropical Coastland," ujar Haidar.
Ia menjelaskan urusan presiden adalah kebijakan. Sedangkan teknisnya diurus oleh kementerian atau lembaga.
Menurut Haidar, jika tidak ada masalah dengan kebijakannya, namun terdapat pelanggaran atau penyimpangan dalam administrasi dan operasionalnya, maka itu tanggung jawab kementerian atau lembaga beserta jajarannya. Sementara, PSN berkaitan dengan Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian.
"Ketiga, yang menentukan PSN adalah Kemenko Perekonomian. Presiden hanya menyetujui atau menolak," ujar Haidar.
Baca juga:
Soal Pagar Laut Dekat Pulau C, Pemprov Jakarta Tunggu Arahan Pemerintah Pusat |