Dualisme Kepengurusan PMI, Menkes Bantah Cawe-cawe

Jakarta: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin enggan ikut campur soal kisruh dualisme kepengurusan organisasi Palang Merah Indonesia (PMI). Hal itu dinilai merupakan urusan internal organisasi.

"Kita tidak ikut campur urusan organisasi di luar," kata Budi di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 10 Desember 2024.

Budi juga membantah cawe-cawe dalam dualisme kepengurusan tersebut. Ia pun membantah tudingan memberikan rekomendasi kepada Agung Laksono menjadi Ketua Umum PMI.

"Enggak ada, PMI adalah mitra kerja Kemenkes yang punya aturan organisasi sendiri yang kita hargai," ungkapnya.

Budi menyerahkan sepenuhnya urusan kepengurusan kepada PMI. Toh, berdasarkan anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART), hak pemilihan ketua umum ada di ketua wilayah PMI.

"Kita menyerahkan itu kepada PMI, yang pilih juga bukan menteri kan yang milih adalah ketua ketua wilayah PMI," tuturnya.
 

Baca juga: JK Sebut Upaya Agung Laksono Rebut Kursi Ketum PMI Ilegal

Terjadi dualisme kepengurusan di PMI. Jusuf Kalla (JK) dan Agung Laksono berebut kepemimpinan di organisasi kemanusiaan nirlaba itu. 

Jusuf Kalla terpilih sebagai ketum dalam Munas ke-22 yang digelar di Hotel Sahid, Jakarta, pada Senin, 9 Desember 2024. Sedangkan, Agung Laksono, ditunjuk sebagai Ketum PMI dalam Munas tandingan yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta, pada waktu yang sama. 

JK menyebut upaya Agung Laksono untuk merebut kursi ketua umum PMI merupakan tindakan ilegal. JK telah melaporkan tindakan Agung Laksono tersebut ke polisi karena dinilai sebagai tindakan melawan hukum.

"Upaya Agung Laksono itu ilegal dan itu pengkhianatan. Kita sudah lapor ke polisi karena tindakan melawan hukum. PMI itu hanya ada satu dalam satu negara," tegas JK kepada wartawan usai pembukaan Munas PMI ke-22 di Hotel Sahid, Jakarta, Senin, 9 Desember 2024.