Usai Demo Peringatan Darurat, Mantan Ketum BEM UI Ditawar Jadi Cawabup Biaya Rp0

Jakarta: Mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) Muhammad Syaeful Mujab mendadak diusung sebagai calon Wakil Bupati (Cawabup) Tegal, Jawa Tengah. Mujab mengungkapkan keterkejutannya di media sosial usai menerima tawaran tersebut

"Beberapa hari ini ngilang dari tweetland karena masih kaget tiba-tiba diusung @PDI_Perjuangan untuk maju di kampung halaman. Bayar berapa? 0 rupiah," tulis Mujab di akun X-nya, Minggu 1 September 2024.

Mujab mengaku terlibat dalam unjuk rasa bersama gerakan #PeringatanDarurat. Seminggu kemudian, ia resmi mendaftarkan diri sebagai cawagub Tegal.

Baca juga: Hanya Tangani Kasus Peserta Pilkada yang Sudah Tersangka, KPK Dikritik

"Kamis tgl 22 Agustus masih berjuang bareng #PeringatanDarurat, kamis tgl 29nya daftar ke KPU Tegal. Jujur sampai detik ini-pun masih gak percaya," ujar Mujab.

Di sisi lain, penunjukan ini tidak mengherankan. Pasalnya, Mujab merupakan mantan Juru Bicara Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Mujab merupakan lulusan S2 dari London School of Economics and Political Science (LSE) melalui beasiswa LPDP.

Ia adalah anak seorang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia. Sejak masa kuliah, menjadi runner-up Mahasiswa Berprestasi di Universitas Indonesia dan terpilih sebagai Abang None Jakarta pada tahun 2018.

Secara teori, maju di Pilkada dengan biaya Rp0 mungkin terjadi, terutama jika partai politik yang mengusung kandidat menanggung semua biaya kampanye dan pendaftaran. 

Namun, dalam praktiknya, biaya untuk kampanye, logistik, dan operasional lainnya sering kali memerlukan dukungan finansial yang signifikan, baik dari partai maupun dari donatur. 

Kandidat mungkin tidak perlu mengeluarkan uang pribadi, tetapi kampanye tetap membutuhkan sumber daya yang besar untuk mencapai pemilih secara efektif.

Meskipun demikian, transparansi dan integritas dalam pendanaan kampanye sangat penting untuk memastikan tidak ada pengaruh atau kepentingan tersembunyi yang merugikan publik.