Kasus Penembakan PMI di Malaysia Harus Diusut Tuntas

Jakarta: Ketua Komisi VII Saleh Partaonan mendorong peristiwa penembakan terhadap lima pekerja migran Indonesia (PMI) di Perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia, diusut tuntas. Insiden ini menambah daftar buruk penanganan PMI di Negeri Jiran.

"Kejadian ini termasuk salah satu tindakan terburuk karena dilaporkan menyebabkan satu orang meninggal, satu orang dalam kondisi kritis, dan tiga orang lainnya dirawat di beberapa rumah sakit di kawasan Selangor," kata Saleh melalui keterangan tertulis, Selasa, 28 Januari 2025.

Legislator asal PAN itu mengatakan partainya mengecam keras atas sikap dan tindakan berlebihan yang dilakukan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) dalam menangani PMI. Walaupun diduga hendak masuk secara tidak prosedural, namun tidak selayaknya para PMI ditembak.

"Itu melanggar HAM dan nilai-nilai kemanusiaan," ujar dia.

Pihaknya juga mendesak semua otoritas terkait segera mengusut tuntas tragedi ini. Pemerintah diminta memantau secara saksama penanganan kasus ini oleh pihak Malaysia. 

"Jangan ada hal-hal yang ditutupi. Semuanya harus dibuka secara transparan berdasarkan asas kemanusiaan dan keadilan. Saya dengar, sampai hari ini pihak APMM belum memberi akses kepada aparat Indonesia untuk menjenguk para korban yang sedang dirawat. Tidak ada alasan dan keterangan yang diberikan terkait larangan itu. Semoga saja tidak ada upaya menutup-nutupi fakta atas insiden berdarah ini," kata dia.
 

Baca Juga:  Penembakan di Malaysia Dinilai Momentum Bereskan Persoalan PMI

Saleh mengatakan PAN melalui anggota DPR yang duduk di komisi dan posisi terkait akan ikut mengawasi penanganan kasus ini. Dia mengatakan tidak hanya di dalam negeri, kalau dibutuhkan PAN siap berangkat ke Malaysia. Pengawasan seperti ini sangat penting untuk memastikan agar kejadian serupa tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. 

Saleh mengatakan insiden penembakan ini menjadi tugas khusus bagi Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI). Apalagi, status kelembagaan instansi ini baru dinaikkan setingkat lebih tinggi pada periode sekarang. Tentu kewenangannya akan lebih besar.

"KP2MI tetap harus berkoordinasi dengan kemenlu, KBRI, dan khususnya dengan atase kepolisian Indonesia di Malaysia. Kalau dikerjakan secara bersama, diharapkan kasus ini akan dapat diselesaikan sampai tuntas," kata dia.