Perilaku Sejumlah Menteri Dinilai Faktor Terbesar Ketidakpuasan Publik terhadap Pemerintahan Prabowo

Jakarta: Direktur Lembaga survei Kodai Kopi Hendri Satrio menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang akan menyingkirkan jajaran tak bekerja dengan benar untuk rakyat sebagai hal serius. Menurutnya, ultimatum Prabowo itu senada dengan sigi yang dilakukan Kedai Kopi terkait persepsi publik terhadap 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Penyumbang terbesar ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan Pak Prabowo itu karena etika buruk para pembantunya. Jadi sangat mungkin untuk reshuffle dan serius itu Pak Prabowo," ujar Hendri kepada Media Indonesia, Jumat, 7 Februari 2025.

Dalam sigi tersebut, 68,2 persen responden menilai perilaku pejabat atau menteri Prabowo yang kurang pantas membuat mereka kurang puas dengan kinerja pemerintah. Bahkan, Hendri menyinggung bahwa publik sudah mempertanyakan masalah reshuffle sejak Prabowo pertama kali melantik jajaran Kabinet Merah Putih.

"Kalau diingat, pelantikan jam 10, jam 12 itu netizen, masyarakat di warung-warung kopi sudah bertanya, ini reshufflenya mau kapan?" ucap dia.

Selain kinerja para pembantu Prabowo, sigi Kedai Kopi juga mengungkap alasan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah. Sebanyak 67,9 persen di antaranya karena kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo dinilai kurang berpihak pada rakyat kecil, sementara 64,8 persen tidak puas karena tidak ada perubahan yang signifikan dari pemerintahan sebelumnya.
 

Baca juga: Ancaman Presiden Prabowo Soal Reshuffle Dinilai Tak Main-main

Direktur Algoritma Research and Consulting Aditya Perdana menduga reshuffle akan menyasar anggota Kabinet Merah Putih yang selama ini menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. Misalnya, yang terkait dengan urusan pagar laut dan kelangkaan gas elpiji 3 kg.

Namun, pengajar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia itu menggarisbawahi bahwa proses reshuffle juga tak hanya memperhitungkan satu variable itu saja. Pasalnya, proses tarik menarik di internal Koalisi Indonesia Maju, gabungan partai pendukung pemerintah, juga akan terjadi.

"Saya yakin ada bargaining di antara koalisi partai politik, enggak semudah yang kita bayangkan juga," kata Aditya.