Riset Media Sosial, Menteri dengan Kontroversi Paling Banyak di Pemerintahan

Kabinet Merah Putih. Foto: Metrotvnews.com/Kautsar Widya Prabowo.

Riset Media Sosial, Menteri dengan Kontroversi Paling Banyak di Pemerintahan

Al Abrar • 7 February 2025 13:43

Jakarta: Genap 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sejumlah menteri mendapat sorotan publik. Hasil riset Indonesia Social Insight (IDSIGHT) menunjukkan beberapa nama menteri dan kepala badan dalam kabinet Prabowo-Gibran mendapatkan penilaian buruk berdasarkan analisis sentimen di media sosial.

Direktur Komunikasi IDSIGHT Johan Santosa mengungkapkan riset ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari empat platform media sosial, yakni Instagram, Twitter/X, Facebook Fanpage, dan TikTok. Analisis dilakukan terhadap akun resmi para menteri, komunitas fanbase, serta akun kementerian terkait.

Dari 55 menteri dan kepala badan yang dievaluasi, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro memperoleh sentimen negatif tertinggi. Johan menyebutkan, sebanyak 78,8% tanggapan publik terhadap Satryo bernada negatif.

"Nama Satryo menjadi perhatian publik setelah adanya demonstrasi ASN di kementeriannya yang menudingnya sebagai pemimpin arogan dan semena-mena dalam pemecatan bawahan. Selain itu, kalangan dosen berstatus ASN juga menuntut pencairan tunjangan kinerja (tukin) yang tertahan selama bertahun-tahun," kata Johan dalam keterangannya, Selasa, 7 Februari 2025.

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi juga mendapat penilaian buruk dengan persentase sentimen negatif mencapai 71,6%. Meskipun kini menjabat di Kementerian Koperasi, namanya tetap dikaitkan dengan persoalan maraknya judi online saat ia menjabat Menteri Komunikasi dan Informatika. Publik menilai ia turut bertanggung jawab atas tidak terblokirnya situs-situs judi daring saat itu.

"Posisinya sebagai Ketua Umum Relawan Projo juga memperkuat sentimen negatif dari kelompok yang sejak awal berseberangan dengan garis politik Jokowi," tambah Johan.

Nama lain yang mendapat penilaian buruk antara lain Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai (68,5%), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia (65,2%), Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto (57,8%), serta Menteri Perumahan dan Permukiman Maruarar Sirait (55,2%).

Kontroversi yang menyelimuti para menteri ini turut mempengaruhi persepsi publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Misalnya, penyaluran dana desa yang dinilai tidak tepat sasaran serta belum terwujudnya program pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah.

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono (54,6%) mendapat sorotan setelah menentang pembongkaran pagar laut di Tangerang. Menteri Olahraga Dito Ariotedjo (53,6%) dan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq (51,7%) juga masuk dalam daftar dengan sentimen negatif cukup tinggi.

Di sisi lain, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana (52,3%) menjadi perbincangan publik setelah laporan harta kekayaannya dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada KPK dinilai fantastis.

Desakan Evaluasi dan Reshuffle

Seiring meningkatnya kritik publik, muncul desakan agar Presiden Prabowo segera melakukan evaluasi terhadap para menteri yang mendapat penilaian buruk. Beberapa pihak bahkan meminta adanya reshuffle kabinet dalam waktu dekat.

"Evaluasi yang dilakukan secara terbuka akan memberikan kejelasan kepada publik, sekaligus menjadi langkah bagi pemerintahan Prabowo-Gibran dalam menjaga kepercayaan masyarakat," pungkas Johan.

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow  akun
Google News Metrotvnews.com


(Al Abrar)