Skema Pembiayaan 3 Juta Rumah Difinalisasi

Jakarta: Pemerintah memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam rangka mewujudkan program pembangunan tiga juta rumah. Salah satu yang krusial dan terus dipertajam ialah mengenai skema pembiayaan untuk mengeksekusi program tersebut.

Hal itu diungkapkan Menteri Pemukiman dan Perumahan Maruarar Sirait usai melakukan rapat bersama dengan Menteri Keuangan, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Gubernur Bank Indonesia, dan para Direktur Utama Himbara di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu, 19 Februari 2025.

Pria yang karib disapa Ara itu menambahkan, hasil kerja sama dan sinergi itu bakal diperuncing dan difinalisasi pada Kamis, 20 Februari 2025 oleh tim teknis. "Jadi semuanya bisa bergerak cepat. Saya pikir ini terobosan dan contoh baik contoh baik dari kerja sama antara otoritas fiskal dan moneter antara pemerintah dan Bank Indonesia," kata dia.

"Besok kita akan lanjut jam 4 sore dan kita akan sampaikan. Mudah-mudahan besok sudah jelas bagaimana bentuknya, programnya, apa saja prosedurnya," tambah Ara.
 

Program tiga juta rumah dapat menjadi pelecut perekonomian

Di kesempatan yang sama Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, program tiga juta rumah diyakini dapat menjadi pelecut perekonomian dalam negeri. Karenanya bank sentral berkomitmen untuk mendukung kebijakan pemerintah yang menyangkut dengan upaya penumbuhan ekonomi dalam negeri.

"Dukungan-dukungan yang diberikan oleh Bank Indonesia salah satunya adalah melalui yang kami sebut adalah kebijakan insentif likiditas makro prudensial, yaitu dengan menurunkan kewajiban GWM (Giro Wajib Minimum) dari bank-bank," tuturnya.


Ilustrasi. Foto: dok MI/Ramdani.

 

Baca juga: Antara Kemiskinan, 3 Juta Rumah, dan BTN

Dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI bulan ini, misalnya, bank sentral telah menambahkan insentif likuiditas makroprudensial dari semula empat persen menjadi lima persen dari dana pihak ketiga (DPK) yang salah satunya menjadi pemanis untuk diberikan ke sektor perumahan.

Perry menambahkan, BI juga akan terus melihat peluang kebijakan yang dapat diambil untuk mendukung program-program pemerintah. Itu tak terkecuali pada sektor hilirisasi yang juga menjadi prioritas utama pengambil keputusan.
 

Dukungan fiskal FLPP

Sedangkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, Bendahara Negara akan mendukung penggarapan program tiga juta rumah. Itu akan melengkapi dukungan fiskal untuk sektor perumahan lain dalam bentuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp18 triliun di APBN 2025.

"Kita mendukung, mencoba mencari berbagai instrumen yang kita akan ikhtiarkan. Sudah menemukan beberapa cara yang nanti akan difinalkan lebih lanjut oleh tim teknis," kata dia.

"Kita optimis ini akan bisa di scale up atau ditingkatkan yang kemudian bisa mendukung target dari sisi volume yang lebih tinggi karena tadi 3 juta rumah," tambah Sri Mulyani.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, kerja sama dan sinergi yang dilakukan tersebut tak lepas dari misi Presiden Prabowo Subianto untuk menyediakan tiga juta rumah bagi masyarakat Indonesia.

"Bapak Presiden punya visi besar, bagaimana perumahan rakyat ini bisa benar-benar dicapai sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kita, juga memberikan solusi yang selama ini merupakan backlog yang cukup panjang," ujar Erick.

Dia juga tak menutup kemungkinan program tiga juta rumah itu melingkupi perumahan komersial atau melibatkan peran swasta. "Besok tim teknisnya, tetapi di sisi itu tadi ada juga beberapa improvisasi, tidak hanya rumah rakyat tetapi rumah komersial yang sedang digodok," pungkasnya. (Mir)