Jokowi: Kalau Urus Perizinan Sampai 6 Tahun, Siapa yang Mau Investasi?

Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan hal yang memberatkan bagi investor untuk mengembangkan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) di Indonesia yaitu waktu tunggu hingga lima-enam tahun untuk urusan perizinan dan konstruksi.
 
Maka, tegas Jokowi, harus dilakukan pembenahan sistem. Dengan begitu, maka akan terjadi kecepatan dan pemangkasan-pemangkasan rangkaian perizinan.
 
"Contoh urusan Amdal, sampai setahun, dua tahun, belum izin-izin yang lainnya. Ya kalau sampai enam tahun, siapa yang mau investasi kalau suruh nunggu sampai enam tahun," ketus Jokowi usai meresmikan Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu, 18 September 2024.
 

Baca juga: Pengembangan Energi Listrik Panas Bumi di Indonesia Lambat, Butuh 5-6 Tahun

 

Indonesia punya potensi besar energi hijau

 
Saat ini dunia bergerak kepada penggunaan energi hijau, ke industri hijau, dan ke ekonomi hijau. Indonesia memiliki potensi yang besar pada energi tersebut.
 
"Contoh seperti geotermal, 24 ribu megawatt, gede banget. Yang dikerjakan sejak tahun 80-an sampai sekarang baru 11 persen. 11 persen berarti hanya 2.600 megawatt, kecil sekali," tukas Jokowi.
 
"Padahal yang ngantre ingin menggunakan banyak sekali. Ada apa? Tadi dijawab oleh Pak Menteri ESDM, izin terlalu lama, itu yang harus dibenahi. Membenahi sistem perizinan, saya rasa itu," tegas Jokowi menambahkan.