BNPT Pastikan Lindungi Perempuan, Anak, dan Remaja dari Ancaman Terorisme

Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Hotel Bidakara Jakarta Selatan, Selasa siang, 20 Februari 2024. BNPT menyatakan fokus pada pemberian perlindungan terhadap perempuan, anak, dan remaja dari paham dan ancaman tindak pidana terorisme.

Kepala BNPT RI Komjen Mohammed Rycko Amelza Dahniel mengatakan berdasarkan temuan BNPT yang dituangkan dalam IKHub BNPT Counter Terrorism and Violent Extremism Outlook 2023, terdapat tiga kelompok rentan proses radikalisasi. Yaitu perempuan, remaja dan anak-Anak.

"Ketiga kelompok rentan tersebut adalah generasi penerus bangsa," kata Kepala Rycko, Selasa, 20 Februari 2024.

Temuan tersebut sejalan dengan hasil penelitian Setara Institute pada 2023. Terjadi peningkatan kategori intoleran aktif dan terpapar di kalangan siswa SMA. 

Bila tidak dilindungi dari proses radikalisasi, kelompok rentan yang merupakan bagian dari penerus bangsa akan terpapar paham radikal. Hal itu dinilai justru menghambat tujuan Indonesia Emas 2045.

"Sehingga penting untuk dilindungi dari proses radikalisasi demi mencapai tujuan Indonesia Emas 2045," ungkap dia.
 

Baca juga:  Strategi Polri Antisipasi Bencana dan Terorisme saat Pemilu

Tema yang diusung dalam rakernas ini sejalan dengan fokus BNPT, yakni 'Melindungi Perempuan, Anak dan Remaja dari Ideologi Radikal Terorisme untuk mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Dengan tagline "BNPT Hadir untuk Perempuan, Anak dan Remaja Indonesia".

Menurut mantan Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri itu, perempuan berperan penting dalam pembinaan keluarga. Sementara itu, anak dan remaja merupakan generasi penerus penggerak pembangunan bangsa dan negara, termasuk pembangunan ekonomi.

"Oleh karenanya, tidak dapat dibayangkan jika ketiga kelompok rentan tersebut dalam jumlah besar terpapar paham radikal terorisme bahkan sampai melakukan tindakan pidana terorisme," ungkap jenderal polisi bintang tiga itu.

Rycko mengatakan sudah banyak terjadi kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan anak dalam aksi-aksi terorisme di Tanah Air. Salah satunya kasus bom bunuh diri perempuan bawa anak di gereja-gereja wilayah Surabaya, Jawa Timur pada 2018. Menurutnya, kasus itu memberikan dampak buruk bagi keamanan dan ketertiban masyarakat yang dibutuhkan untuk pembangunan ekonomi yang inklusif dan bekelanjutan.

"Itulah sebabnya Program Perlindungan Perempuan, Remaja, dan anak-Anak menempati urutan pertama dalam 7 Program Prioritas BNPT tahun 2024 dan menjadi tema Rakernas BNPT pada tahun ini, bahwa BNPT hadir untuk melindungi Perempuan, Remaja, dan Anak-Anak," tutur Rycko.

Selain itu, BNPT disebut juga memilki program prioritas lainnya. Yakni, program Pembentukan Desa Siapsiaga; Pembentukan Sekolah Damai; Pembentukan Kampus Kebangsaan, Program Asesmen Pegawai dengan Tugas Risiko Tinggi; Program Penanganan Warga Negara Indonesia yang terafiliasi foreign terrorist fighter (FTF); Program Reintegrasi dan Reedukasi Mitra Deradikalisasi serta Keluarga di Luar Lapas.

Program-program tersebut diharapkan dapat memperkuat upaya pencegahan yang wajib dilakukan oleh pemerintah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Ketujuh program prioritas tersebut bertujuan untuk mendukung terciptanya ketahanan masyarakat terhadap ancaman terorisme.

Rycko mengatakan ketujuh program itu juga akan menjadi bagian implementasi Perpres Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE). Ketujuh program prioritas tersebut, lanjut dia, termasuk target capaian dan indikator keberhasilan.

Rakernas BNPT 2024 ini melibatkan seluruh pemangku kepentingan di BNPT, termasuk Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT), Duta Damai dan Kelompok Ahli. Di samping itu, juga turut dihadiri Plt. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Muhammad Tito Karnavian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas, dan Kepala Detasemen Khusus (Kadensus) 88 Antiteror Polri Brigjen Sentot Prasetyo.