Alokasi Pupuk Kerap Salah Sasaran, Cagub Jateng Ahmad Luthfi Akan Evaluasi Kartu Tani

Cagub Jateng Ahmad Luthfi saat berdiskusi terkait alokasi pupuk di Kendal. (MGN/Haryanto Mega)

Alokasi Pupuk Kerap Salah Sasaran, Cagub Jateng Ahmad Luthfi Akan Evaluasi Kartu Tani

Media Indonesia • 7 October 2024 13:39

Kendal: Sejumlah gagasan diutarakan Cagub Ahmad Luthfi untuk memajukan petani di Jawa Tengah. Saat ini petani Jateng banyak yang mengeluh soal ketersediaan pupuk hingga harga jual saat panen.

Persoalan berikutnya adalah seringnya harga anjlok saat panen, sehingga petani yang sudah berbulan-bulan menanam dan merawat tanaman tak mendapatkan hasil seimbang.

Dalam kunjungannya di Kendal, Senin, 7 Oktober 2024, Ahmad Luthfi menyampaikan program dan siap untuk dilaksanakan saat ia menjabat jadi gubernur.

"Prinsip pupuk itu harus murah dan mudah didapatkan petani. Harga pupuk mahal dan susah didapat karena problem terjadi di proses pendistribusiannya yang tidak tepat sasaran," terangnya.

Ia sepakat jika kartu tani mesti dievaluasi karena sudah tidak relevan. Misal, petani yang sewa lahan tidak punya kartu tani yang hanya dimiliki pemilik tanah, akan menyulitkan proses perawatan tanaman. Ke depan, kata Luthfi, BUMDes akan mengambil peran dalam pendistribusiannya sekaligus pengendalian pupuk.
 

Baca juga: Kebutuhan Kotak Suara Pilwalkot Tangsel Terpenuhi Seluruhnya

"Kartu tani mengandung masalah soal distribusinya, RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani). Mekanisme baru ini akan memudahkan petani dapat pupuk, karena sebenarnya cukup," ujar dia.

Kemudian Ahmad Luthfi juga menggagas Lumbung Pangan Desa. Lumbung pangan ini jadi solusi seringnya harga anjlok saat panen.

Ia ingin menerapkan konsep kearifan lokal gledek atau lumbung pangan skala rumahan tempo dulu. Petani zaman dulu saat panen, padi hanya dimakan secukupnya dan sisanya disimpan di gudang rumah. Hal itu untuk mengantisipasi saat terjadi paceklik.

"Brambang dan padi disimpan di Lumbung Pangan Desa. Selain sebagai stok, juga bisa dijual saat harga naik. Pak RT mencatat, sehingga para petani di desa punya tabungan," ungkapnya.

Untuk pendirian Lumbung Pangan Desa menjadi kewajiban pemerintah. Dinas terkait mesti hadir memfasilitasi dan memberikan pendampingan. Dalam hal ini, BUMDes bisa kembali berperan.

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow  akun
Google News Metrotvnews.com


(Meilikhah)