Ilustrasi. Metrotvnews.com.
Jakarta: Direktur Eksekutif Stop TB Partnership Indonesia Henry Diatmo mengaku khawatir dengan efisiensi anggaran di Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Khususnya, terhadap upaya penanganan tuberkulosis (TBC) di Indonesia.
"TBC telah lama menjadi salah satu prioritas utama dalam kebijakan kesehatan nasional, bahkan telah dipromosikan sebagai program prioritas quick win oleh pemerintah," kata Henry, Senin, 10 Februari 2025.
Efisiensi anggaran belanja Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada 2025 mencapai Rp19,6 triliun dari total belanja Rp105,6 triliun. Efisiensi ini dikhawatirkan juga memperlemah pencapaian target eliminasi TBC pada 2030, yang telah menjadi komitmen pemerintah.
Meski ada kemajuan dalam penanggulangan penyakit ini, pengurangan anggaran yang signifikan dinilai berisiko menghambat langkah-langkah penting yang masih dibutuhkan untuk mengendalikan penyakit ini dengan efektif. Padahal, TBC tetap menjadi masalah kesehatan terbesar kedua di Indonesia, dengan estimasi lebih dari 1 juta kasus TBC.
Henry Diatmo mengungkapkan kekhawatirannya bahwa efisiensi anggaran yang terlalu besar dapat merusak program-program pengendalian TBC yang sudah berjalan, seperti riset dan inovasi TBC, pengadaan alat, pengobatan berbasis Directly Observed Treatment Shortcourse (DOTS), serta kampanye kesadaran masyarakat.
Tanpa dukungan finansial yang memadai, Indonesia akan kesulitan mencapai target eliminasi TBC pada 2030, yang merupakan bagian dari komitmen global dalam Sustainable Development Goals (SDGs).
"Kami berharap bahwa meskipun efisiensi anggaran perlu dilakukan, pemenuhan hak dasar kesehatan, khususnya bagi orang dengan TBC, tetap menjadi prioritas, karena TBC adalah penyakit menular yang dapat diobati, namun hingga saat ini masih menjadi salah satu penyebab utama kematian di dunia," jelas dia.
Henry juga berharap adanya transparansi dalam pengelolaan anggaran serta pelibatan masyarakat sipil. Sehingga, semua pihak dapat bekerja sama dan berkolaborasi dalam menghadapi tantangan serta keterbatasan sumber daya yang saat ini dihadapi oleh pemerintah.
"Mengingat TBC sudah menjadi program prioritas quick win pemerintah, Stop TB Partnership Indonesia mengimbau agar kebijakan efisiensi anggaran ini tidak mengorbankan tujuan strategis pengendalian TBC," jelasnya.
Ia menegaskan target eliminasi TBC pada 2030 harus tetap menjadi prioritas yang dijaga dengan alokasi
anggaran yang cukup. Mengingat, tantangan yang semakin besar, termasuk munculnya strain TBC yang lebih resisten terhadap obat.
"Hal ini juga akan berpotensi berdampak kepada pelibatan komunitas dilapangan, seperti kegiatan pelacakan kasus dan juga pendampingan Orang Dengan TBC," ungkap dia.
Ia berharap pemerintah dapat mempertimbangkan kembali efisiensi anggaran untuk sektor kesehatan, khususnya dalam penanggulangan TBC. Diperlukan komitmen lebih besar dari semua pihak untuk mencapai Indonesia bebas TBC pada 2030.
"Selain itu, kami juga menyerukan agar masyarakat dan sektor swasta turut berperan aktif dalam mendukung upaya eliminasi TBC melalui kampanye edukasi, deteksi dini, serta pengobatan yang tepat waktu," tegasnya.
Streaming