MUI Dukung Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah

Jakarta: Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendukung pemerintahan baru di bawah Prabowo Subianto membentuk kementerian anyar yang fokus mengurusi penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Kementerian haji dan umrah dinilai sangat dibutuhkan karena persoalan haji di Indonesia sudah sangat kompleks serta bertumpuk.

"Kalau aspirasi yang berkembang menginginkan agar dibentuk kementerian haji dan umrah, MUI sangat mendorong," kata Wakil Sekretaris Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH. Khariri Makmun, Jumat, 11 Oktober 2024.

Dia mengatakan tugas yang diemban Kementerian Agama juga sudah sangat berat, sehingga perlu adanya kementerian baru yang lebih fokus pada pelaksanaan haji. Kementerian Agama saat ini punya berbagai fokus, yakni mengurusi toleransi beragama dari enam agama, di dalamnya ada enam dirjen mewakili masing-masing agama. Selain itu, Kementerian Agama fokus pada pendidikan agama Islam, terdiri dari mulai PAUD, pesantren, madrasah, sampai perguruan tinggi.

"Perguruan tinggi di bawah Kementerian Agama ini juga sudah mulai masuk ke taraf harus mencari anggaran sendiri-sendiri yang memicu pada naiknya pembayaran SPP. Selain itu, Kemenag mengurusi toleransi beragama," ujar dia.

Kemudian, Kemenag saat ini juga fokus pada haji dan umrah. Namun, setiap selesai penyelenggaraan haji pasti muncul kritik dari pengawasan yang merasa penyelenggaraan tidak sempurna dari berbagai sisi, seperti transportasi, katering, Armina, dan lainnya.

"Ini persoalan yang memang membutuhkan fokus sendiri. Saya berpikir seandainya kalau ada masalah haji, sebetulnya ada dua faktor dari Pemerintah Indonesia, dari sisi persiapan manajemen dan teknis, dan yang kedua dari persiapan kerajaan Arab Saudi," ungkap Khariri.