Diskominfo Jateng dan Bawaslu Sepakat Awasi Konten Negatif Pilkada

Ilustrasi media sosial. Foto: Istimewa.

Diskominfo Jateng dan Bawaslu Sepakat Awasi Konten Negatif Pilkada

Deny Irwanto • 16 October 2024 14:05

Semarang: Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Tengah bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jateng sepakat mengawasi konten siber dan meningkatkan literasi masyarakat pada kontestasi Pilkada 2024.

Kadiskominfo Jateng, Riena Retnaningrum, mengatakan hal itu dilakukan untuk menangkal informasi palsu atau hoaks yang berpotensi memolarisasi warga.

"Kita bersinergi dengan penyelenggara pemilu seperti Bawaslu, KPU, dan Pokja Pokja serta desk, yang sudah terbentuk di tingkat provinsi, kabupaten, agar dapat dimaksimalkan dalam melaksanakan tugas, terutama terkait pengawasan konten medsos," kata Riena dalam keterangan pers, Rabu, 16 Oktober 2024.
 

Baca: KPU Siapkan Tujuh Panelis untuk Debat Pertama Pilgub Babel
 
Riena menjelaskan kerja sama tersebut adalah bentuk kehadiran pemerintah, untuk menjaga kondusivitas wilayah pada kontestasi Pilkada 2024. Pada tahun ini, pemilihan kepala daerah di Jateng serentak dihelat di 35 Kabupaten/Kota, plus pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Dia mengatakan penetrasi informasi kini meluas di berbagai tingkatan masyarakat. Oleh sebab itu, pengawasan dan literasi informasi yang berseliweran di media sosial, mutlak diperkuat.

"Yang penting lagi adalah literasi bagi masyarakat agar menggunakan hak pilih pada saatnya, dan melakukan preventif mana yang tidak boleh," jelasnya.

Ketua Bawaslu Jateng Muhammad Amin menyebut kerja sama tersebut turut memperkaya khasanah pengawasan bagi personel badan pengawas pemilu di daerah.

“Pertama, tupoksi kita untuk mengawasi media sosial, iklan dan kampanye (di dunia Maya). Kedua, memberi informasi dan pemahaman bagaimana mekanisme penanganan bila ditemukan adanya hoaks,” tuturnya.

Amin mengungkapkan hingga saat ini sudah ada 14 laporan siber terkait pilkada, yang telah direkomendasikan ke Bawaslu RI dan Kemenkominfo. Ia menyebut, dugaan pelanggaran dilakukan oleh oknum tanpa identitas jelas alias anonim.

Selain dengan Diskominfo, kerja sama juga dijalin dengan Polda Jateng, dan KPID Jateng. “Kami kerja sama untuk mendiskusikan hal itu. Sejauh ini sudah ada 14 yang direkomendasikan ke Bawaslu dan Kominfo untuk di-takedown,” ungkapnya.

Kepala Kantor Mafindo Farid Zamroni mengingatkan, adanya hoaks yang memanfaatkan Akal Imitasi (AI) atau Artificial Intelegence. Data pada semester pertama 2024, jumlah hoaks yang diproduksi melebihi jumlah dalam satu warsa.

“Unsur lokalnya pasti lebih mengemuka dibanding pilpres. Dari pantauan hoaks yang kami temukan, total 2.119 (hoaks), sudah lebih tinggi dari hoaks satu tahun,” paparnya.

Farid memprediksi jumlah hoaks yang beredar pada Oktober hingga Desember semakin naik. Sementara itu, di Jateng terpantau masih landai. "Jateng masih belum banyak. Landai. Masih lebih banyak DKI," ujarnya.

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow  akun
Google News Metrotvnews.com


(Deny Irwanto)