KPU Jabar Tunggu Arahan MK untuk Penetapan Gubernur-Wakil Gubernur Terpilih

Bandung: KPU Provinsi Jawa Barat menunggu arahan dari Mahkamah Konstitusi (MK) untuk penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar terpilih pada Pilgub 2024. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jabad, Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan, ditetapkan mendapatkan suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi yakni lebih dari 14 juta suara.

Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Jabar, Hedi Ardia mengatakan, hingga batas akhir pendaftaran permohonan sengketa hasil pilkada ke MK baik secara luring maupun daring dipastikan tidak terdapat gugatan. Namun KPU Jabar masih harus menunggu pemberitahuan permohonan yang teregistrasi dalam BRPK (Buku Registrasi Perkara Konstitusi).

"Sesuai jadwal pengumuman BRPK dilakukan paling lambat 19-20 Desember 2024. Kita tunggu saja pemberitahuan dari MK-nya karena paling lambat tiga hari setelah itu kami harus menetapkan gubernur terpilih,” kata Hedi di Bandung, Jumat, 13 Desember 2024.

Hedi menuturkan, dalam UU Pilkada memberikan kesempatan kepada pasangan calon untuk mengajukan keberatan atas penetapan hasil rekapitulasi suara hingga tiga hari kerja setelah diumumkan oleh KPU daerah. Tapi, kesempatan itu seperti tidak digunakan oleh ketiga paslon lainnya, sehingga tidak ada gugatan dalam Pilkada di Jabar.

Berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi dan penetapan suara, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 4, Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan meraih suara terbanyak sebesar 14.130.192 suara atau setara 62,22 persen dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar 2024. Di urutan dua, pasangan nomor urut 3, yakni Ahmad Syaikhu-Ilham Habibie meraih 4.260.072 atau 18,75 persen suara.

Disusul pasangan nomor urut 1, yakni Acep Adang Ruhiat- Gitalis Dwinatarina dengan perolehan 2.204.452 suara atau 9,7 persen. Di posisi terakhir pasangan nomor urut 2 Jeje Wiradinata-Ronal Surapradja dengan perolehan 2.116.017 suara atau 9,31 persen.

Sementara itu, disinggung mengenai turunnya angka partisipasi pemilih, Hedi mengakui sejauh ini angka partisipasi Pilkada serentak tahun 2024 menurun. Tapi, menurutnya hal itu tidak hanya terjadi di Jabar saja, tapi juga di provinsi lainnya. 

“Secara nasional diperkirakan angka partisipasi mencapai 68%. Perlu ada penelitian lebih lanjut mengenai penyebabnya. Yang pasti itu bukan hanya satu variabel karena minimnya sosialisasi. Terlebih memilih itu hak, kalau masyarakat sudah tahu bahwa 27 November itu ada pemilihan, tapi karena hak dan yang bersangkutan tidak mau memilih kan itu haknya juga,” ungkapnya.