Survei PIlgub Jateng SMRC dan Indikator Jomplang, Persepi Didesak Bongkar Data

Jakarta: Perbedaan signifikan antara hasil survei SMRC dan Indikator Politik Indonesia (IPI) dalam Pilgub Jawa Tengah 2024 mesti ditindaklanjuti. Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) harus membongkar data dan melakukan pemeriksaan mendalam atas perbedaan hasil survei yang cukup jomplang pada survei SMRC dan Indikator Politik tersebut.

Periode survei SMRC dan IPI bahkan berdekatan, dengan SMRC melakukan survei pada 7-12 November dan IPI pada 7-13 November. Perbedaan elektabilitas Andika Perkasa-Hendrar Prihadi di survei IPI dan SMRC terlalu signifikan. IPI mencatat elektabilitas Andika-Hendi sebesar 43,46 persen, sementara SMRC menunjukkan angka yang jauh lebih tinggi, 50,4 persen.

“Saya pikir memang harus didalami perbedaan ini oleh Dewan Etik agar semua jadi jelas memang perlu pendalaman dengan mendiskusikannya dengan pihak-pihak terkait,” ungkap Guru Besar Universitas Andalas, Prof Asrinaldi, Selasa, 19 November 2024.

Menurut Prof Asrinaldi, pemeriksaan terhadap data survei tersebut adalah langkah penting untuk mengembalikan kepercayaan publik. Audit menyeluruh wajib dilakukan agar hasil survei yang disajikan benar-benar dapat dipercaya dan objektif.
 

Baca: Hasil Beda Survei Pilgub Jateng, Persepi Didesak Ekspose Data SMRC dan Indikator

“Baiknya memang diaudit data mentah hasil survei ini, diaudit untuk mengetahui apa persoalannya. Kita tidak bisa juga menyimpulkan sebelum diperiksa secara menyeluruh,” tegasnya.

Bukan hanya kali ini saja hasil survei Pilgub Jateng mengundang perhatian publik. Pada periode sebelumnya, survei LSI Denny JA menunjukkan hasil berbeda, menempatkan Andika Perkasa dalam posisi kalah dengan angka 28,2 persen. Sementara itu, survei SMRC dalam periode hampir sama mencatatkan elektabilitas Andika Perkasa sebesar 48,1 persen.

Kejanggalan yang terjadi di berbagai survei politik ini menimbulkan kekhawatiran publik tentang kredibilitas lembaga survei di Indonesia. Persepi dituntut untuk membedah semua data terkait agar transparansi dapat ditegakkan. Publik memandang langkah audit ini bukan hanya sekadar formalitas, tetapi sebuah keharusan untuk menjaga integritas proses survei di Indonesia. Kredibilitas Persepi dan lembaga survei lainnya dipertaruhkan jika kejanggalan semacam ini dibiarkan tanpa pengawasan yang ketat.