Pengamat: Parpol Enggan Jadi Oposisi karena Minim Reward dari Rakyat

Jakarta: Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio (Hensat) menanggapi dinamika partai politik yang dewasa ini tampak semakin enggan menjadi oposisi. Hensat menilai alasan banyaknya parpol yang enggan menjadi oposisi lantaran kurangnya dukungan dari masyarakat saat Pemilu 2024.

"Faktor parpol kini menolak untuk menjadi oposisi menurut saya karena tak ada reward yang signifikan dari rakyat," kata Hensat, Minggu, 1 September 2024. 

Ia mengatakan oposisi sejatinya bisa membantu rakyat menyuarakan kritik terhadap pemerintahan. Namun, kenyataannya suara parpol yang menjadi oposisi stagnan, bahkan cenderung menurun.

"Enggak dipilih juga" ujarnya.

Founder Lembaga Survei KedaiKOPI itu mencontohkan dua partai politik yang menjadi oposisi selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat. Kedua partai itu dinilai tidak mendapatkan dukungan yang signifikan di Pemilu 2024. padahal kerap memberikan masukan yang kritis kepada pemerintah.

PKS misalnya, kata dia, hanya memeroleh tambahan tiga kursi di parlemen pada Pileg 2024. Sementara Demokrat, perolehan kursi di Parlemen menurun. Hal itu dinilai menunjukkan bahwa menjadi oposisi belum tentu didukung penuh oleh rakyat dalam bentuk suara elektoral.

"Reward dari rakyat saat menjadi oposisi terakhir didapatkan oleh PDI Perjuangan yang menang saat pemilu 2014, setelah itu otomatis oposisi tenggelam," kata Hensat.
 

Baca juga: Jokowi hingga Surya Paloh Hadiri Apel Kader Gerindra

Hensat menilai saat ini tidak ada istilah oposisi jika membicarakan politik di Indonesia. Justru, saat ini hanya ada istilah kekuatan di luar pemerintahan. Namun, ia mengatakan istilah itu sering diartikan rakyat sebagai oposisi.

"Tapi jika didukung oleh rakyat, harusnya suaranya parpol oposisi naik ya," ujar Hensat.

Hensat mengatakan oposisi tetap dibutuhkan oleh pemerintah. Sebab, ketiadaan oposisi jelas akan membuat rakyat sulit untuk menyampaikan aspirasi serta masukan untuk pemangku kebijakan.

"Tapi, jika ingin menyelamatkan parpol dari misalnya sandera politik, ya harus kadernya yang bergerak sendiri untuk menyadari akan kebutuhan oposisi itu tanpa intervensi dari penguasa, rakyat tidak bisa menyelamatkan parpol," ungkapnya.