Aksi Pembongkaran Pagar Laut Dinilai Upaya Melindungi Hak Nelayan

Jakarta: Komandan Resimen Mahasiswa (Menwa) Jayakarta, Raden Umar menilai positif langkah TNI AL membongkar pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten. Langkah itu jadi wujud nyata kehadiran negara untuk melindungi nelayan.

"Ini adalah bentuk nyata bahwa pemerintah hadir untuk melindungi hak-hak nelayan yang selama ini terabaikan," kata Raden Umar dalam keterangannya, Minggu, 19 Januari 2025.

Ia mengapresiasi respons cepat TNI AL yang turun langsung membongkar pagar laut di Tangerang. Ini dinilai jadi bukti nyata bahwa TNI AL hadir untuk menjaga kedaulatan dan melindungi kepentingan masyarakat pesisir. 

"Mereka tidak tinggal diam ketika hak-hak nelayan dirampas," tegasnya. 

Ia menilai langkah TNI AL ini bukan tindakan sepihak, melainkan menjalankan perintah Presiden Prabowo Subianto selaku panglima tertinggi. Kepala Negara dianggap jelas menunjukkan komitmennya untuk memastikan tidak ada pelanggaran hukum yang merugikan rakyat kecil.

"Presiden jelas ingin memastikan setiap tindakan pemerintah berpihak pada kepentingan rakyat," ujarnya.
 

Baca juga: Menteri KP Risau, Pembongkaran Pagar Laut Diyakini Tak Bakal Melenyapkan Bukti

Raden Umar mengkritik keras pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono yang menyebut TNI AL berpotensi menghilangkan barang bukti. Menurutnya, pernyataan tersebut tidak hanya tendensius, tetapi mencerminkan ketidakhadiran Kementerian KKP dalam menangani permasalahan ini.

"Pernyataan Menteri KP sangat tidak pantas dan seolah-olah menyalahkan TNI AL yang sebenarnya menjalankan tugas mulia sesuai arahan presiden," ungkapnya.

Ia menyebut keberadaan pagar laut adalah bentuk pelanggaran terhadap hak akses nelayan ke laut yang seharusnya dijamin oleh negara. 

"Tindakan TNI AL sudah sesuai dengan semangat menjaga kedaulatan dan hak rakyat atas sumber daya laut, sebagaimana menjadi prioritas Presiden Prabowo dalam melindungi rakyat kecil," tandasnya. 

Ia meminta Presiden Prabowo Subianto segera mengevaluasi kinerja Menteri KKP yang dinilai membuat pernyataan kontraproduktif dan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Menurutnya, kementerian KKP seharusnya fokus pada penyelesaian masalah, bukan justru memperkeruh keadaan.

Raden Umar mengingatkan pentingnya sinergi antarinstansi pemerintah dalam menjaga kedaulatan laut Indonesia. Ia berharap tidak ada lagi kebijakan atau pernyataan yang justru menghambat penegakan hukum di wilayah perairan nasional.