PCNU se-Cirebon Raya Sebut Musyawarah Luar Biasa NU di Wilayahnya Tak Dapat Restu

Cirebon: Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) se-Cirebon raya (Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan) plus Sumedang, Subang dan Bogor, menggelar konferensi pers di Kantor PCNU Kabupaten Cirebon, Rabu 11 September 2024.

Kegiatan tersebut, berkaitan dengan adanya gerakan presidium Muktamar Luar Biasa (MLB) PBNU, yang digelar disalah satu hotel di Kabupaten Cirebon beberapa hari lalu.
Ketua PCNU Kabupaten Cirebon, KH Aziz Hakim Syaerozi mengatakan, kegiatan gerakan presidium MLB ini, tidak mendapatkan restu dari para kiai dan sesepuh pondok pesantren di Cirebon.

Menurut Aziz, dirinya sudah melakukan konfirmasi, kepada para sesepuh pondok pesantren tua dan besar di Kabupaten Cirebon, terkait pertemuan presidium MLB ini.
"Ternyata, tidak ada pesantren yang merasa diundang dalam kegiatan tersebut. Jika ada yang hadir, maka itu merupakan atas nama pribadi," ujar Aziz.

Menurut Aziz,  gerakan yang dilakukan oleh presidium MLB ini, tidak mencontohkan sikap akhlakul karimah. Sehingga ia meminta hal tersebut untuk dihentikan.
Bahkan ia menyebut, jika ada pengakuan sepihak dari presidium MLB dengan menyebut sejumlah NU struktural dari wilayah, cabang dan struktur lainnya yang setuju dengan MLB, adalah informasi bohong.
 

Baca: Presidium Bakal Gelar Muktamar Luar Biasa PBNU Akhir September

"Kalau ada yang mengklaim hal tersebut, bisa dipastikan hoaks," kata Aziz.

Menurut Aziz, MLB memang ada dalam AD/ART, namun hal tersebut hanya dilakukan ketika dalam situasi yang cukup darurat. Ia menyebut, bahwa selama NU berdiri, gerakan MLB hanya ada pada saat kepemimpinan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Namun hal tersebut, kata Aziz, dilakukan oleh orang diluar NU.

"MLB itu kalau darurat, bukan hanya berdasarkan asumsi yang masih diperdebatkan," kata Aziz.

Sebelumnya, sejumlah presidium penyelamat organisasi dan MLB NU, menggelar konsolidasi nasional disalah satu hotel di Cirebon, Jawa Barat pada 8-9 September 2024.
Dalam konsolidasi ini, presidum meminta kepada Kemenkumham, untuk membekukan SK pencatatan dan pengesahan AD ART dan kepengurusan PBNU, karena PBNU dianggap telah melakukan pelanggaran berat.