Polemik Pagar Laut, Menteri ATR/BPN Diminta Tak Lepas Tangan

Jakarta: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid diminta tak lepas tangan menanggapi polemik pagar laut di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten. Pembangunan pagar laut ditegaskan upaya penguasaan lahan atas laut.

"Menteri ATR jangan hanya menunggu laporan dari instansi lain. Jangan sampai Menteri ATR lepas tangan," kata anggota Komisi II, Indrajaya, melalui keterangan tertulis, Minggu, 19 Januari 2025.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mendesak Menteri ATR/BPN aktif menyelidiki kasus pagar laut. Lalu, berkoordinasi dengan kementerian atau instansi lain, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), kepolisian, dan pihak lain.

Indrajaya menilai tak mungkin pagar laut dibuat kalau tidak ada kepentingan ekonomi di baliknya. Sebab, proyek pagar laut memakan biaya sangat besar.

“Jika satu meter pagar itu membutuhkan biaya Rp500 ribu, maka anggaran yang dikeluarkan sekitar Rp15 miliar,” ucap dia.
 

Baca Juga:  Ditargetkan 2 Km Pagar Laut Selesai Dibongkar Hari Ini

Dia mendesak pemerintah tidak menutup-nutupi kasus tersebut. Pemerintah harus membuka ke publik terkait pihak yang membiayai dan fungsi pagar laut itu dibangun, sehingga tidak ada dugaan negatif.

"Ini kan sebenarnya perkara mudah. Pagar lautnya kelihatan. Masyarakat juga tahu proses pembangunannya. Tidak mungkin instansi terkait tidak mengetahuinya. Tolong jangan ditutup-tutupi," ujar dia.

Sebelumnya, masyarakat pesisir Kabupaten Tangerang dihebohkan dengan adanya pagar laut. Pagar yang terbuat dari bambu itu disinyalir terbentang hingga 30,16 kilometer yang mencakup enam kecamatan dan 16 desa di Kabupaten Tangerang.

Munculnya pagar bambu tersebut membuat para nelayan di sekitar Karang Serang, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, khawatir dengan mata pencahariannya. Selain telah menutup akses para nelayan, pagar juga melenyapkan ikan yang ada di tempat berdirinya bambu itu.