Pimpinan DPR Minta Tunda Rapat Soal Efisiensi Anggaran, Legislator Dalami Alasannya

Jakarta: DPR menunda seluruh rapat di komisi terkait pembahasan efisiensi anggaran dari Kementerian/lembaga saat ini. Anggota Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengaku masih mendalami latar belakang soal terbitnya aturan tersebut.

"Bahwa hari ini kemudian ada permintaan dari pimpinan untuk ditahan dulu, saya belum cek apa latar belakangnya ya," kata Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 10 Februari 2025.

Doli mengatakan sebagian komisi bersama mitra terkait sejatinya sudah menggelar rapat soal nilai efisensi yang dilakukan kementerian atau lembaga. Dia mencontohkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian ATR/BPN.

"Waktu itu sebetulnya ya cuma hanya memastikan saja mana program-program prioritas dan penting itu tetap bisa berjalan, sekalipun memang anggarannya dilakukan penyesuaian atau efisiensi," ucap Doli.
 

Baca juga: Menko Muhaimin Sebut Efisiensi Anggaran Bak Menelan Pil Pahit

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR itu menekankan kapasitas DPR hanya melakukan pengawasan terhadap mitra. Sekaligus memastikan para mitra menjalankan instruksi Presiden Prabowo Subianto tersebut.

"Kalau kami tidak tahu apa yang direfocusing, yang diingatkan (nanti DPR) salah pengawasan," ujar Doli.

Sebelumnya, beredar surat edaran DPR yang ditandatangani Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco. Surat berisi penundaan rapat efisiensi anggaran sampai ada anggaran rekonstruksi terbaru. Surat tersebut ditandatangani pada 7 Februari 2025.

Berikut ini isi surat tersebut:

Sehubungan dengan adanya permohonan penundaan rapat pembahasan efisiensi anggaran dari Kementerian / Lembaga karena akan ada rekonstruksi anggaran dari pemerintah, maka bersama ini diminta kepada Pimpinan Komisi I sampai dengan Komisi XIII DPR untuk menunda pembahasan efisiensi anggaran mitra kerja.

Apabila terdapat Komisi yang telah melakukan pembahasan efisiensi anggaran bersama mitra kerja, maka diminta untuk melaksanakan rapat kembali setelah mitra kerja mendapat anggaran rekonstruksi terbaru.