Pembagian Bansos Tanpa Dihadiri Mensos Adalah Penyalahgunaan

Jakarta: Mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menyoroti fenomena pembagian bantuan sosial (bansos) tanpa menyertakan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini jelang Pemilu 2024. Dia menilai pembagian itu sebagai penyalahgunaan.

“Kalau disebarkan-sebarkan itu, apalagi yang diberikan oleh yang di luar Kementerian (Sosial), ya itu saya pikir sudah penyalahgunaan bansos,” kata Laode di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 1 Februari 2024.

Laode mengatakan masyarakat ingin bansos dijalankan sesuai aturan. Penyalurannya pun diminta tidak dibarengi dengan embel-embel kepentingan politik.

“Kami di masyarakat sipil ingin melihat bahwa semua itu dijalankan dengan akuntabel, dan sesuai aturan. Jangan semua diterabas, kalau semua diterabas, negara apa kita ini?” ucap Laode.
 

Baca juga: Jokowi Gencar Bagi-Bagi Bansos, KSP: Salahnya di Mana?

Transparansi dalam penyaluran bansos dinilai penting. Menurut Laode, salah satunya dengan memastikan penerimanya adalah masyarakat yang membutuhkan.

“Ketika saya di KPK, dan menurut masyarakat sipil, itu bansos adalah bantuan sosial yang diberikan hanya kepada yang membutuhkan,” ujar Laode.

Menurut Laode, bansos merupakan lahan panas yang penyalurannya bisa dimainkan. Dia menyontohkan penambahan jumlah sawah saat pemerintah mengadakan subsidi pupuk.

“Waktu di KPK, masih ingat, ketika mereka (pemerintah) bicara tentang subsidi pupuk, tiba-tiba jumlah sawah di seluruh Indonesia bertambah jumlahnya, tapi, ketika misalnya ada program ekstensifikasi pertanian, tiba-tiba jumlah sawah di kabupaten itu menurun,” tutur Laode.