KPU Polewali Mandar Aktifkan Lagi 2 Ketua PPK Terduga Pelecehan Seksual

Polman: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, mengaktifkan kembali dua orang ketua panitia pemilihan kecamatan (PPK) yang sebelumnya telah dinonaktifkan sementara akibat dilaporkan ke polisi karena diduga telah melakukan pelecehan seksual terhadap seorang anggota PPK wanita.

Keputusan mengaktifkan lagi 2 orang tersebut diketahui saat KPU Polewali Mandar menggelar bimbingan teknis di Wonomulyo. Kedua ketua PPK yang dimaksud juga terlihat hadir dalam kegiatan bimtek tersebut.

Ketua KPU Polewali Mandar Nurjannah Waris menjelaskan keputusan ini diambil setelah tim pemeriksa dari KPU Sulbar melakukan pemeriksaan terhadap kedua orang ketua PPK tersebut dan dinyatakan tidak bersalah dan tidak melanggar kode etik. Meski telah diaktifkan kembali, namun jabatan keduanya tidak lagi sebagai ketua PPK tetapi menjadi anggta PPK biasa di wilayah kecamatannya masing-masing.
 

Baca juga: Kawasan Perumahan Elite Kendala Coklit Pilkada di Tangsel

"KPU Polman mengambil langkah ini dengan berbagai pertimbangan. Di antaranya kedua orang tersebut merupakan ketua PPK senior yang telah terlibat dalam penyelenggara pemilhan umum sejak dulu dan tidak pernah memiliki riwayat atau terlibat dalam kasus criminal," ucapnya, Rabu, 17 Juli 2024.

Meski secara etik tidak terbukti melakukan pelanggaran di lembaga KPU, namun secara hukum proses penyelidikan di polisi masih terus berjalan. 

"Sebagai sanksi, KPU Polewali mandar telah menggelar rapat pleno dan memberikan teguran keras secara tertulis kepada kedua anggota PPK tersebut agar tidak lagi membuat perbuatan yang dapat merugikan orang lain," jelasnya.

Sebelumnya, dua orang ketua PPK yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap anggota PPK wanita dilaporkan ke polisi. kedua ketua PPK tersbut berinisial A yang merupakan ketua PPK Tinambung dan inisal N yang merupakan ketua PPK Polewali. Keduanya dilaporkan oleh seorang anggota PPK wanita karena diduga telah melakukan pelecehan seksual terhadap PPK wanita tersebut beberapa waktu lalu. (ASRIANTO)