Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan. Foto: MI/Susanto

Luhut Sebut Ada Orang Toxic di Pemerintahan yang Merugikan Negara

Insi Nantika Jelita • 2 December 2024 15:34

Jakarta: Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan orang yang beracun (toxic) atau pribadi yang suka menyulitkan atau merugikan negara mesti diberantas agar program pembangunan dapat berjalan secara baik dan efisien.

Hal itu disampaikannya dalam diskusi Penguatan Transformasi Tata Kelola dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di Kantor Lembaga Administrasi Negara (LAN). Disitu dia juga menyinggung keberadaan orang-orang toxic dalam pemerintahan yang dianggap mengganggu iklim investasi di Indonesia.

Luhut membeberkan penyebab inefisiensi anggaran publik Tanah Air karena adanya kebocoran dan korupsi anggaran dari kalangan pejabat negara. Pihaknya mencatat terdapat inefisiensi 30 persen atau senilai Rp1.000 triliun dari total belanja negara.

"Kita perlu menjaga iklim investasi yang baik. Memang tidak boleh ada pejabat yang minta-minta duit, itu kuncinya. Saya bilang yang toxic itu jangan ada lah. Kalau kamu mau kaya jangan jadi pejabat, jadi pedagang saja," ucap Luhut dilansir dari Media Indonesia, Senin, 2 Desember 2024.

Luhut Ungkap Ada Inefisiensi Belanja Negara Rp1.000 Triliun Buat ICOR Investasi RI Jelek

Ilustrasi. Foto: MI

Luhut tuding banyak proyek dibangun tanpa dieksekusi dengan cermat

Luhut menuding banyak proyek-proyek yang dibangun tanpa dieksekusi dengan cermat, baik itu dari segi biaya, waktu, atau bahkan kualitasnya. Sehingga, proyek tersebut menjadi boros anggaran dan sarang tikus korupsi.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) itu pun tidak heran posisi Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia masih buruk di angka 6,8. Angka ini terlampau tinggi dibandingkan negara-negara di Asia Tenggara lainnya, seperti dengan Vietnam, Malaysia dan Filipina.

"ICOR kita masih tinggi. Banyak hal yang tidak efisien. Saya waktu jadi Menko Marves melihat banyak pelabuhan yang dibangun saja supaya keluar uangnya. Lalu, tidak dipakai selama bertahun-tahun," kata dia.

"Ke depan harus kita benahi ini, semua harus proper atau layak dari mulai studinya sebelum dieksekusi," imbuh dia.

Luhut pun mengimbau agar peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terus aktif mengawasi dan mengaudit proyek-proyek negara agar dilaksanakan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Semua yang kita kerjakan jangan punya mental itu, jangan mencuri duit. Hasil audit BPKP menjadi dasar kita untuk maju ke depan," ucap dia.

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun
Google News Metrotvnews.com

(Annisa Ayu)

luhut pandjaitan

ekonomi indonesia

investasi

apbn