Heru Budi Batal Rekrut Guru KKI, Tapi Segera Angkat 4 Ribu Guru Honorer

Jakarta: Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menerima masukan dari Komisi E DPRD DKI Jakarta ihwal mekanisme pengakatan empat ribu lebih guru honorer. Ia batal mengangkat guru honorer dengan kontrak kerja individu (KKI) secara bertahap.

"Itu (4.000 guru honorer) lebih baik kalau diproses (KKI) sekarang semuanya di tahun 2024 lebih baik," ujar Heru di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis, 25 Juli 2024.

Ia menginstruksikan Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Budi Awaluddin dapat berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Joko Agus Setyono. Pasalnya, anggaran saat ini hanya cukup mengangkat 1.700 guru honorer KKI.

"Mekanisme masalah tahapan-tahapan keuangan harus dilalui," jelasnya.

Baca:  Biaya Sekolah dan UKT Makin Mahal, Hakim MK: Negara Mulai Lepas Tanggung Jawab

Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk mengangkat total 4.127 guru honorer menjadi guru dengan jalur kontrak kerja individu (KKI). Hal ini disampaikan Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak.

"Ngapain hanya 1.700, udah semua yang 4.000 itu honor itu. Diangkat menjadi guru-guru KKI," ujar Jhonny
dalam rapat bersama Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa 23 Juli 2024.

Jhonny meyakini, dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) saat ini dapat mengangkat guru honorer menjadi guru KKI. Ia mencatat APBD DKI 2024 sebesar Rp 81,71 triliun.

"APBD kita sangat mungkin bisa memenuhi itu, kalau kita mau guru di DKI Jakarta bisa terisi semua," terangnya.