JK Minta Pemerintah Baru Pilih Mendikbud-Ristek yang Mengerti Soal Pendidikan

Jakarta: Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla mengkritisi peran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud-Ristek) Nadiem Anwar Makarim terhadap kondisi pendidikan di Indonesia saat ini. Menurutnya, penting untuk menentukan siapa yang memegang kendali atas sistem pendidikan.

“Di belakang dari semua pendidikan ini ada the man behind the gun. Saya coba cari siapa menteri pendidikan selama ini mulai dari Ki Hajar Dewantara, ada Pak Soemantri Brodjonegoro, Syarief Thayeb, Daoed Joesoef, pak Juwono Sudarsono, Abdul Malik Fadjar, Muhadjir Effendy, Mohammad Nuh, Anies Baswedan, dan Mas Nadiem yang tidak punya pengalaman pendidikan, tidak pernah datang ke daerah, dan jarang ke kantor. Bagaimana bisa,” ungkapnya dalam Diskusi Kelompok Terpumpun bertajuk Menggugat Kebijakan Anggaran Pendidikan, Sabtu, 7 September 2024.

Tak hanya itu, JK juga menyinggung Kemendikbud-Ristek yang menjadi kementerian suka berganti-ganti nama. Dengan tugasnya yang panjang, JK menyayangkan kementerian ini dipimpin oleh orang yang jarang ke kantor. 

“Saya minta ketemu aja malah ketemu di apartemen. Saya katakan aja ke depan jangan seperti itu lagi pilih menteri. Karena berapapun anggaran dikasih kalau begini bagaimana bisa jadi,” lanjut JK.
 

Baca juga: JK Sebut Paus Fransiskus Sosok Sederhana dan Penuh Kedamaian

JK menggambarkan bahwa ketika dirinya memiliki sebuah perusahaan, hal yang pertama dia siapkan adalah orang yang terbaik, bukan anggarannya berapa tapi orangnya bagaimana. Dia menekankan bahwa anggaran menjadi hal yang kesekian dan bukan yang pertama.

“Jadi orangnya dulu, apa yang mau dicapai, baru anggaran. Semua tokoh pendidikan selalu memimpin pendidikan di Indonesia. Begitu menterinya tidak ngerti pendidikan ditambah malas lagi mengurusi pendidikan, kacau lah semua ini,” ujarnya.

“Pemerintah yang datang tolong lah dipilih betul menteri yang ngerti pendidikan. Kalau tidak, mau sekian triliun dikasih begini lah akan hancur pendidikan. Jadi bukan hanya anggaran diperbaiki, tapi orang yang melaksanakan anggaran juga perlu diperbaiki,” sambung JK.

JK menekankan bahwa seluruh negara maju mementingkan pendidikan seperti Tiongkok, Jepang, Korea Selatan dan membenahi pendidikan. Hal ini menunjukan bahwa pendidikan memang menjadi hal yang dasar dari semua.

Terkait dengan anggaran, JK merasa bahwa hal paling tepat untuk dilakukan saat ini adalah mengefektifkan anggaran bukan menggugat anggaran.

“Bagi-bagi anggaran ini menjadi cara untuk mengatasi kesulitan bahwa negara ini sulit. Anggaran pendidikan sejak 2005 itu tidak pernah tercapai 20% hanya bisa 11%. Hal ini karena gaji guru dikeluarkan dari anggaran pendidikan. Akhirnya pada 2006 dimasukan lah gaji guru dan tercapai 21%. Itu sejarahnya untuk mencapai 20%. Jadi sebenarnya anggaran terbesar dari pendidikan adalah gaji guru. Jadi bisa dilihat bahwa 9?ri APBN itu gaji guru,” ungkapnya.