Temui Presiden Prabowo, DPR Minta Pemberlakuan PPN 12% Harus Selektif

Jakarta: Para pimpinan dan perwakilan komisi DPR menghadap Presiden Prabowo Subianto. Mereka menyampaikan perihal kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen. Mereka menyampaikan bahwa pemberlakuan PPN itu harus selektif, khususnya dikenakan pada barang mewah.

"Selektif kepada beberapa komoditas baik itu barang dalam negeri maupun impor yang berkaitan dengan barang mewah. Sehingga pemerintah hanya memberikan beban itu kepada konsumen pembeli barang mewah," kata Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis, 5 Desember 2024.

Pada kelompok masyarakat kecil tertentu, diharapkan tetap dikenakan tarif PPN yang berlaku saat ini, yaitu 11 persen. Sehingga, nantinya ada dua skema penetapan tarif.

"Bahwa PPN nanti akan tidak berada dalam satu tarif," ujar Misbakhun.
 

Baca juga:  PPN Naik 12%, Rieke 'Oneng' Berharap Ada Perubahan

Dia menekankan bahwa hal tersebut masih dikaji oleh pemerintah. Kajian akan dilakukan secara mendalam.

Politikus Partai Golkar itu menyampaikan kenaikan pajak tak bisa dihindari. Sebab, hal itu merupakan amanat undang-undang.

"Kita akan tetap mengikuti undang-undang bahwa PPN akan tetap berjalan sesuai jadwal waktu amanat di undang-undang yaitu 1 Januari 2025," jelas dia.

Misbakhun meminta masyarakat tak khawatir. pihaknya berusaha menyampaikan kepada Presiden agar tak memberatkan masyarakat dengan pajak pada kategori pelayanan tertentu.

"Karena ruang lingkup mengenai kebutuhan barang pokok, kemudian jasa pendidikan, jasa kesehatan, kemudian jasa perbankan yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat pelayanan umum, jasa pemerintahan, tetap tidak dikenakan PPN," ucap Misbakhun.